Mahfud Tak Bebas Lagi Bicara Perppu KPK, Kini Almamaternya Yang Beraksi Di MK

  • Whatsapp
Inilah para pemohon uji materi UU KPK yang mewakili UII

INDOPOLITIKA.COM- Kampus almamater Menkopolhukam Mahfud MD, Universitas Islam Indonesia (UII) mengajukan gugatan uji materi alias judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami melihat proses penetapan Undang-Undang (UU) KPK memiliki beberapa masalah sehingga sebagai warga negara kami sudah seharusnya menyuarakan yang kami anggap benar dan kami berjuang kali ini dengan mendaftarkan uji materi,” kata Rektor UII Fathul Wahid Senib (11/11/2019).

Muat Lebih

Meski sudah ada beberapa pemohon yang melakukan uji materi terhadap UU KPK di MK, Fathul menilai uji materi oleh tim dari UII memiliki argumentasi yang berbeda dan diharapkan dapat melengkapi uji materi sebelumnya.

Fathul memaparkan, untuk aspek materiil ada delapan pasal yang akan diuji yakni Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12 B, Pasal 24, Pasal 37 B ayat 1 huruf B, Pasal 40 ayat 1, Pasal 45 a ayat 3 dan Pasl 47 dari UU KPK yang baru. Sedangkan dalam aspek formil, pihaknya memandang penetapan UU KPK cacat prosedur.

Menurut dia, melalui uji materi yang ditempuh, UU KPK memiliki kemungkinan dibatalkan secara keseluruhan apabila secara formil dipandang ada cacat prosedur. Jika secara formil tidak dianggap cacat, tapi secara materiil memungkinkan ada pasal-pasal yang perlu dibenahi, baik dibatalkan atau diberikan catatan.

Ada lima pemohon uji materi UU KPK yang mewakili UII. Mereka adalah Fathul Wahid (Rektor UII), Abdul Jamil (Dekan Fakultas Hukum UII), Eko Riyadi (Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII), Ari Wibowo (Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi FH UII), dan Mahrus Ali (Dosen FH UII).

“Permohonan uji formil dan materiil atas UU KPK adalah wujud cinta kami warga UII kepada negara dan bangsa ini. Tidak ada kepentingan lain. Kami hanya ingin praktik korupsi hilang dari Bumi Pertiwi,” kata dia.

Uji materi yang diajukan UII ini menjadi salah satu harapan bagi pemberantasan korupsi dan eksistensi kewenangan penindakan KPK. Setelah sebelumnya harapan tersebut musnah seiring adanya perubahan sikap Mahfud MD pasca menempati kursi Menkopolhukam. Mahfud yang semula mendorong keras Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi, kini nampak sepi.

Pakar hukum tata negara,  Bivitri Savitri, yang dulu bersama-sama Mahfud dan tokoh senior lainnya mendorong penerbitan perppu ke hadapan Jokowi, kemarin seusai reunian mengunkapkan Mahfud sudah tak bisa bebas lagi untuk mendorong Perppu KPK kepada Presiden Jokowi setelah menempati kursi Menkopolhukam.

“Jadi posisinya (Mahfud MD) tidak sebebas kami-kami yang ada di luar ini yang masih bisa terus mendorong keluarnya Perppu KPK,” ujar Bivitri Savitri Senin (11/11/2019).[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *