Mahfud Tolak Usulan Puan Terkait Evaluasi Program Deradikalisasi

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM- Terkait wacana mengevaluasi program deradikalisasi yang dilontarkan Ketua DPR Puan Maharani, Menko Polhukam Mahfud MD menentangnya. Menurut Mahfud, program deradikalisasi tak perlu dievalusi, justru seharusnya diperkuat.

“Nggak (perlu), program deradikalisasi kok dievaluasi, diperkuat saja. Apanya yang perlu di deradikalisasi,” ujar Mahfud di kompleks parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2019).

Muat Lebih

Mahfud menyebut secara kuantitatif jumlah teroris pada 2019 menurun. Namun, subjek pelaku pengebomanlah yang menurutnya justru meluas.

“Karena kalau dari sudut kuantitatif jumlah teror tahun 2017 dan 2018 jauh lebih tinggi dari tahun 2019. Artinya, tingkat antisipasi sudah oke. Tapi sekarang terjadi perluasan subjek,” ucapnya.

Dia mengambil contoh dari beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini. Peristiwa yang dimaksudnya di antaranya bom di Sidoarjo, Sibolga, hingga penusukan eks Menko Polhukam Wiranto.

“Kalau dulu teror orang laki-laki dewasa, tapi sekarang ada ibu-ibu. Yang Pak Wiranto melibatkan ibu, yang Sidoarjo ibu, Sibolga ibu. Lalu juga melibatkan anak. Yang di Surabaya itu bunuh diri bersama anak. Yang di Pandeglang itu juga melibatkan anaknya. Nah itu berarti kualitasnya semakin meluas, mengerikanlah. Tapi kuantitasnya menurun,” katanya.

Dari menurunnya angka kuantitas itu, Mahfud menilai tingkat antisipasi sudah cukup baik. Namun, Mahfud mengatakan antisipasi harus tetap ditingkatkan.

“Berarti apa, berarti tingkat antisipasi dari keamanan dan intelijen sudah cukup. Ya perlu ditingkatkan tentu saja, tapi sudah cukup bagus,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Puan menilai perlunya evaluasi deradikalisasi pasca-bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Puan menjelaskan evaluasi program deradikalisasi harus komprehensif. Menurutnya, peran masing-masing lembaga, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), kepolisian, dan TNI, harus jelas.

“Tentu saja, deradikalisasi ini kemudian harus kita evaluasi, ya ini sudah masuk ke itu, ke individu-individu ini. Bagaimana peran dari apa namanya BNPT. Kemudian bagaimana peran kepolisian, TNI. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya aparat hukum saja, tapi masyarakat ini, karena masuknya itu sudah ke wilayah umum,” kata Puan di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11).[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *