Daerah

Maju Jadi Calon Anggota DPD RI, Mustofa Widjaja: Saya Masih Ingin Berbuat Sesuatu untuk Batam

Mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Mustofa Widjaja memutuskan untuk maju menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau (Kepri). Mustofa membawa misi khusus dalam langkahnya melaju ke Senayan. Dia ingin mengawal pembangunan Batam ke arah yang lebih pasti.

“Saya masih ingin berbuat sesuatu untuk Batam walaupun tak lagi jadi kepala BP Batam. Semoga masyarakat mendukung langkah ini,” ujarnya belum lama ini.

Mustofa menerangkan beban yang diembannya untuk duduk di kursi senator. Dia ingin mengawal kembalinya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang saat ini tengah digagas oleh sejumlah pihak. GBHN nantinya akan menjadi acuan pembangunan dan pengembangan Indonesia selama 25 tahun. Dengan GBHN, maka arah pembangunan Indonesia akan memiliki kepastian selama kurun waktu yang panjang, tak terpengaruh gejolak politik musiman ketika pergantian presiden. Mustofa jelaskan, dirinya akan mendorong Batam masuk dalam rancangan GBHN tersebut. Dengan demikian arah pembangunan Batam memiliki kepastian dalam jangka panjang.

“Kondisi ini sangat dibutuhkan untuk mendukung iklim investasi di Batam,” paparnya.

Jika Batam masuk dalam rancangan GBHN yang tengah digadang-gadang senayan, maka Batam akan memiliki kepastian arah pembangunan yang jelas selama 25 tahun mendatang. Kondisi ini akan memberikan rasa aman kepada investor yang cenderung khawatir ketika masa pemilihan umum berlangsung. Dengan acuan GBHN, maka arah pembangunan Batam tidak akan melenceng terlalu jauh. Tentu saja akan ada penyempurnaan-penyempurnaan yang dilakukan, tapi tak akan melebar dari koridor yang telah ditentukan.

Mustofa menambahkan, salah satu contoh yang diberikannya adalah mengenai transformasi FTZ Batam menuju KEK. FTZ sudah ditetapkan berumur 70 tahun. Namun pemerintah masih bisa melakukan evaluasi berkala terhadap fasilitas tersebut dengan memperhatikan kebutuhan. Saat ini pemerintah tengah menyusun transformasi beberapa kawasan di Batam menjadi KEK. Menurutnya fasilitas yang diberikan menjawab tantangan global dan menaikan daya saing Batam menjadi lebih baik, tapi tak menggeser posisis UU FTZ yang telah ditetapkan selama 70 tahun.

“Pemerintah menambah fasilitas-fasilitas yang telah ada, sehingga Batam jadi lebih menarik,” pungkas Mustofa.

Tags

Artikel Terkait

Close
Close