Hendropriyono Sambut Baik Putusan MK Soal Napi Koruptor Jeda 5 Tahun untuk Bisa Nyalon

  • Whatsapp
Ketua Dewan Pembina Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) A.M Hendropriyono

INDOPOLITIKA.COM –  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait mantan narapidana harus memiliki jeda 5 tahun untuk maju dalam pilkada disambut baik oleh Ketua Dewan Pembina Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) A.M Hendropriyono.

Menurut Hendro, hal itu guna membersihkan masalah-masalah korupsi di Indonesia.

Bacaan Lainnya

“Kita selalu setuju, karena kita ingin membersihkan masalah-masalah korupsi,” kata Hendro kepada wartawan usai memberi arahan kepada ratusan kader PKPI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2019).

Dirinya juga menghimbau kepada seluruh kadernya untuk senantiasa menjaga marwah ideologi partai serta menjauhi dari kepentingan-kepentingan yang sifatnya oportunis.

“PKPI harus bisa menjadi partai yang bersih dari kepentingan opurtunistik dan menjauhi narasi (negatif) yang mengganggu jatidiri (ideologi) sendiri,” imbuhnya.

Untuk itu, Dirinya berharap pada perayaan pilkada 2020 PKPI harus bisa menjaring kader-kader yang bersih dari korupsi. “Kita akan implementatif untuk PKPI ini baik di tataran nasional dan daerah,” pungkas mantan kepala Badan Intelejen Negara ini.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Majelis Hakim MK yang dipimpin oleh Anwar Usman mengabulkan gugatan Indonesia Corruption Watch dan Perludem terkait batas waktu mantan narapidana untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Rabu, (11/12/2019), di Mahkamah Konstitusi.

Dalam putusan itu majelis hakim memastikan perubahan dilakukan terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Revisi pasal itu mendetailkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah. Selain mantan narapidana harus memiliki jeda 5 tahun untuk dapat maju dalam pemilu, mantan napi yang akan maju juga bukan merupakan pelaku tindak pidana berulang. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *