Mantan Napi Tak Bisa Menjadi Dewas KPK

  • Whatsapp
Juru bicara kepresidenan, Fajroel Rachman

INDOPOLITIKA.COM – Pihak Istana Kepresidenan memastikan mantan narapidana (napi) dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun, tidak bisa menjadi anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK).

Juru Bicara Presiden Fajroel Rachman mengatakan, hal itu mengacu pada Pasal 37D huruf f Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga:

“Dewas KPK, Pasal 37 itu tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tindak pidana kejahatan dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun,” tutur Fajroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Menurutnya, proses pengisian posisi Dewas KPK sedang berproses. Sekretariat Negara sudah mendapatkan nama-nama yang diajukan oleh berbagai elemen masyarakat. Nantinya, Dewas KPK akan diangkat bersamaan dengan komisioner terpilih.

“Berdasarkan undang-undang juga, pengangkatan pimpinan KPK periode 2019-2023, ini bersamaan dengan pengangkatan Dewas. Jadi tepat nanti pengangkatan komisioner bersamaan itu juga Dewas diangkat,” jelasnya.

Ada banyak nama yang sudah diterima oleh Setneg. Nantinya, hanya 5 orang yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai anggota Dewas KPK. Namun, Fajroel menyatakan nama-nama yang sudah masuk belum dipublikasikan.

“Tidak ada nama yang disebutkan. Banyak nama yang dimasukkan oleh masyarakat, banyak juga yang didata. Tetapi umumnya berdasarkan kriteria normatif dari undang-undang. Paling tidak, misalnya berusia minimal 55 tahun,” ujar dia.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *