Marak Kasus Intoleransi, Pengamat Dorong Cabut Pasal KUHP Multitafsir

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Imparsial merilis setidaknya ada 31 kasus pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) atau intoleransi di Indonesia dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Peneliti Hukum dari lembaga Indonesian Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal menilai hal itu tidak lepas dari ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Erwin merujuk pada pasal tindak pidana terkait penistaan agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Muat Lebih

Erwin menilai pasal perlu dikaji kembali. Bahkan kalau perlu dicabut.”Bahkan kita koalisi untuk KUHP yang saya masuk di dalam sana juga meminta untuk dicabut,” kata Erwin kepada wartawan di Kantor imparsial, Jakarta Selatan, Minggu (17/11/2019).

Erwin pun menyoroti Pasal 304 KUHP yang mengatur tentang pidana lima tahun bagi orang yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama yang tidak dihapus.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *