Marak Konflik Intoleran, DPR: Reformasi Birokrasi Kemenag Harus Dilakukan  

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menegaskan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan reformasi di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) serta aspek anggaran dan legislasi, sehingga kejadian seperti konflik pendirian dan perusakan rumah ibadah yang terjadi tidak terulang.

Yandri menyampaikan kebijakan reformasi birokasi harus dilakukan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat terkait yang menjadi korban. “Ini banyak juga aduan ini harus kita carikan solusi yang terbaik. Masih terjadinya konflik dalam proses pendirian rumah ibadah dan perusakan rumah ibadah di berbagai daerah,” papar Yandri.

Bacaan Lainnya

Politisi PAN itu mengatakan Indonesia adalah negara Pancasila dan memiliki keragaman. Yandri meminta agar adanya solusi terbaik terkait kehidupan beragama yang ada. “Saya kira ini negeri Pancasila tidak boleh lagi terjadi. Nah, ini bagaimana rumusan kita supaya tidak salah paham dan salah yang paham di tengah-tengah masyarakat,” pesan Yandri, saat Raker bersama Komisi VIII DPR dengan Kemenag ini.

Selain itu, Yandri meminta penjelasan kepada  Menag perihal kebijakan sertifikasi majelis taklim. Ia meminta Menag menjelaskan soal mekanisme pelaksanaannya. “Selanjutnya, kebijakan sertifikasi majelis taklim. Ini juga perlu kita perdalam lagi, bagaimana mekanismenya dan cara kita menyelesaikan,” ungkapnya.

Raker Kemenag bersama Komisi VIII DPR.

Menjawab hal ini, Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan, dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian Agama melaksanakan Reformasi Birokrasi sejak 2010 saat kali pertama dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia. Pencanangan itu ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Pentingnya Reformasi Birokrasi, lanjut Menag, ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Dalam Perpres tersebut, Reformasi Birokrasi menjadi agenda pembangunan nasional, terutama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

“Salah satu sasaran strategis Kementerian Agama adalah “Meningkatnya kualitas tata kelola kepemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel,” kata Menag.

“Melalui reformasi birokrasi, diharapkan tata kelola pemerintahan di seluruh satuan kerja Kementerian Agama meningkat kualitasnya,” sambungnya.

Menurut Menag, peningkatan kualitas tata kelola ini akan berujung pada peningkatan kualitas layanan dan pendidikan agama bagi kehidupan umat beragama. Lingkup pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Agama mengacu pada 8 area perubahan, di antaranya manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Terkait reformasi birokrasi, sepanjang 5 tahun (2015 – 2019), nilai indeks RB Kemenag menunjukkan tren positif. Pada tahun 2019 lalu Nilai Indeks RB Kemenag 75.04 atau naik dari tahun 2018  yang berkisar 74.02,” ujar Menag.

“Kami berharap dengan penyampaian dan penjelasan ini, Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR-RI dapat memahami dan selanjutnya berkenan memberikan dukungan dan persetujuan,” tandasnya.[asa]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *