Masuk Delik Penodaan Agama, Ini 3 Kesalahan Pernyataan Kepala BPIP Versi PKS

  • Whatsapp
Presiden Jokowi memberi ucapan selamat usai pelantikan Kepala BPIP di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (5/2). (Foto: Humas/Jay)

INDOPOLITIKA.COM – Kontroversi pernyataan Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi terkait ‘Agama Musuh Terbesar Pancasila’, masih menjadi perbincangan hangat sejumlah elit. Desakan Yudian mundur juga kian santer terdengar.

Bahkan salah satunya disampaikan Rohaniwan Frans Magnis Suzeno. Begitu juga disampaikan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, yang mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Yudian yang baru dilantik pekan lalu itu.

Bacaan Lainnya

Namun, menurut sejumlah elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS), seperti dikutip indopolitika.com, di akun twitter @fraksipksdprri, Minggu, (16/2/2020) dan disampaikan Almuzammil Yusuf, setidaknya ada tiga kesalahan fatal yang bisa dilihat dari pernyataan Yudian Wahyudi ini.

Pertama, secara filosofi kenegaraan. Pancasila itu sendiri terkandung sila pertama yang sangat menghormati eksistensi agama. Dikuatkan dengan dengan UUD 45, pasal 29 ayat 1 dan 2 yang mengatakan, (1) negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya.

“Selain itu, diatur dalam TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang etika berbangsa, hasil reformasi masih berlangsung, menegaskan arah kebijakan bangsa mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara,” jelasnya.

Kedua, secara historis. Bangsa ini didirikan dengan perjuangan darah, nyawa dan airmata para ulama dan tokoh agama untuk memerdekan bangsa. Ditandai dengan peristiwa Hari Pahlawan dengan takbir Bung Tomo yang berserajah dalam menggerakan arek-arek Suroboyo, mengusir tentara penjajah Inggris dengan korban mati syahid lebih dari 200 orang.

Ketiga, secara yuridis. Pernyataan Kepala BPIP ini memenuhi delik penodaan agama/penistaan agama sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 156 huruf a KUHP, sebagaimana dijelaskan juga dalam pasal 4 UU Nomor 1/PNPS/1965 yang berbunyi, “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”.

“Pernyataan Kepala BPIP ini tidak saja menghina satu agama, tapi ia telah menghina eksistensi semua agama yang sah di Indonesia,” tegasnya.

“Pernyataan Kepala BPIP yang mengatakan agama musuh terbesar pancasila adalah sangat naif, provokatif, dan menyesatkan,” tutupnya.

Sedangkan Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mengatakan, pernyataan radikal Ketua BPIP tersebut ahistorik dan irrasional. “Presiden Soekarno dan Suharto tak jadikan Agama sebagai musuh Pancasila. Bung Karno memuliakan Agama dalam relasi dengan Pancasila (saat di BPUPK, Panitia 9 maupun PPKI). BPIP tidak dibentuk untuk bikin gaduh seperti ini,” kritiknya.

Sementara dalam lansiran klarifikasi yang disampaiakan Yudian Wahyudi melalui twitter BPIP, dia menyampaikan bahwa yang dimaksud olehnya adalah pancasila sebagai konsensus bangsa Indonesia harus dijaga sebaik mungkin. Pancasila itu agamis, karena ke 5 sila Pancasila dapat ditemukan dengan mudah dalam Kitab Suci Keenam agama yang diakui secara konstitusional oleh NKRI.

“Namun pada kenyataanya, Pancasila sering dihadap-hadapkan dengan agama oleh orang-orang tertentu yang memiliki pemahaman sempit dan ekstrim. Padahal, mereka itu minoritas (yang mengklaim mayoritas). Dalam konteks inilah, ‘agama’ dapat menjadi musuh terbesar karena mayoritas, bahkan setiap orang beragama. Padahal, Pancasila dan Agama tidak bertentangan, bahkan saling mendukung,” jelasnya.[asa]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *