Masuk ke Gedung DPR, Buruh Minta Omnibus Law Tidak Diketok

  • Whatsapp
Presiden KSPI, Said Iqbal diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

INDOPOLITIKA.COM – Ribuan buruh dari kelompok Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi menolak Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Ditengah guyuran hujan para buruh menuntut agar rencana pemerintah melakukan Omnimbus Law tidak dilakukan dengan gegabah, tanpa mendengar aspirasi kaum buruh.

Berita Lainnya

Dimana, upah minimun terancam menghilang karena buruh akan mendapatkan bayaran per jam, fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan outsourcing dan buruh kontrak diperluas, serta menghilangkan jaminan sosial.

Presiden KSPI, Said Iqbal yang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa Omnibuslaw bisa mengkerdilkan hak buruh.

Bahkan, terang dia, alam UU 13/2003 itu diturunkan menjadi upah perjam, dan berpotensi menghapus upah minimum.

“Pemberian tunjangan PHK 6 bulan dihapus sistem pesangon. Kemudian juga penggunaan TKA secara simultan itu bisa terjadi unskil workes. Kemudian juga tentang jaminan pensiun dan jaminan kesehatan tidak akan diberikan kepada buruh yang hanya hitungan perjam. Karena gabisa cara menghitung iuran itu bagaimana,” kata Said di Komplek Parlemen.

“Kemudian juga tidak ada efek jera dengan menghapus sanksi pidana. Dan juga penggunaan Outsourching dan kontrak yg lima tahun seenak2nya tanpa dibatasi. Oleh karena itu kami mendorong meminta pak Dasco dan kawan-kawan DPR untuk benar- benar memperhatikan apa yang menjadi aspirasi kawan-kawa buruh,” tambahnya.

Said pun mengapresiasi DPR yang akan membentuk suatu tim bersama dengan Komisi IX DPR untuk menemukan solusi yang tepat.

“Dan tentu kita harap presiden Jokowi juga tidak memaksakan kehendaknya bila aspirasi buruh ini akan disampaikan melalui DPR,” ujarnya.

“Kalau pemerintah terburu-buru pasti akan ada gerakan aksi yang lebih besar. Semua serikat buruh menolak Omnibuslaw. Tidak ada satupun. Boleh diperiksa,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi aspirasi yang dilakukan oleh para buruh terkait rancangan Omnibus Law.

Menurutnya, DPR dalam hal ini akan mempelajari poin-poin tuntutan yang telah disampaikan para buruh. Mengingat, pihaknya belum melihat naskah akademik yang telah diserahkan Pemerintah ke DPR.

“SLaya sendiri belum melihat dan belum mempelajari, tapi hari ini kita menerima kedatangan kawan-kawan buruh dan mereka telah menyampaikan beberapa poin-poin yang mereka merasakan keberatan rancangan Undang-undang tersebut,” kata Dasco usai menerima perwakilan para buruh di Komplek Parlemen.

“Tapi saya sudah berjanji pada kawan-kawan buruh, untuk memfasilitasi mereka untuk dengan komisi IX, komisi terkait dan Baleg, untuk membuat suatu tim kecil untuk melakukan diskusi dan berkoordinasi agar apa-apa yang menjadi hambatan di UU cipta lapangan kerja ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden,” imbuh Dasco. [rif]

 

Berita terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *