Pilkada

Mayoritas Fraksi di DPR Setujui Pembahasan Perppu Pilkada

Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyetujui untuk membahas lebih lanjut pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pilkada sebagai Undang-Undang (UU).

Dalam rapat kerja yang mendengarkan pandangan fraksi-fraksi ini, Fraksi PDIP mengawali pandangannya untuk menyetujui pengesahan Perppu Pilkada.

Menurut anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Arif Wibowo pembahasan RUU ini demikian penting dan strategis untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah, dan memantapkan otonomi daerah.

“Fraksi PDIP agar RUU atas Perppu dilakukan pembahasan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Arif saat membacakan pandangan fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2015) malam.

Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar (FPG) yang diwakil anggotanya Dadang S Muchtar menegaskan, FPG berpandangan siap membahas dan menyelesaikan Perppu pada masa persidangan ini.

Namun demikian, sambungnya, FPG berpandangan terdapat beberapa masalah terhadap isi Perppu, seperti pengajuan calon kepala daerah. Calon yang diajukan tidak berpasangan, ini masalah nyata-nyata yang akan timbul di kemudian hari.

“Oleh karena itu, Perppu tersebut banyak masalah sehingga harus disempurnakan dulu,” jelasnya. (oz/ind)

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close