Megawati Jabat Ketua Pengarah BRIN Dinilai jadi “Skandal Pengetahuan” Indonesia

Pelantikan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional, Istana Negara, 13 Oktober 2021

INDOPOLITIKA.COM – Penunjukan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menuia kritikan keras dari berbagai pihak. Posisi Megawati harusnya diisi oleh peneliti berkaliber internasional bukan politisi.

Salah satu sosok yang melontarkan kritik tersebut yakni cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU), Ulil Abshar Abdalla. Ulil tak habis dengan pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Ulil  mengemukan pandangan mengapa tidak setuju dengan pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN .

“Bagi saya, mengangkat Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN adalah “skandal pengetahuan” di Indonesia,” kata Ulil Abshar Abdalla sebagaimana dikutip dari Twitternya @ulil.

Ulil Abshar Abdalla menilai bahwa Megawati Soekarnoputri merupakan seorang tokoh politik bukan sosok riset dan pengetahuan. “Megawati adalah sosok politik, bukan sosok riset dan pengetahuan,” ujar Ulil Abshar Abdalla.

Sebelumnya, kritikan juga disampaikan guru besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, lewat akun Twitternya. Azra menilai semestinya posisi Dewan Pengarah dipegang oleh peneliti berkaliber internasional.

“Seharusnya Ketua dan anggota Dewan Pengarah BRIN adalah ilmuwan atau peneliti terkemuka berkaliber internasional jika serius BRIN mau melakukan riset atau inovasi unggul,” kata Azyumardi Azra, Rabu (13/10/2021).

“Tidak pada tempatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN ketum parpol yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi–boleh jadi BRIN menjadi alat politik,” imbuhnya.

Azyumardi Azra mengatakan BRIN bisa bernasib seperti BPIP. BPIP, menurutnya, menjadi partisan dan membuat kepercayaan publik hilang.

“Harusnya Presiden Jokowi belajar dari kasus BPIP yang ketua dewan pengarahnya juga ketum parpol. Akibatnya BPIP menjadi partisan dan kehilangan trust publik. BRIN juga bakal bernasib sama seperti BPIP,” ungkapnya.

Selain itu, Azra menganggap BRIN akan sulit bersaing. Jokowi disebut tidak mempunyai cukup waktu untuk mengkonsolidasikan BRIN.


Ikuti berita menarik Indopolitika.com di Google News

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.