Melihat Peta Kekuatan Politik di DPR

  • Whatsapp
Perolehan Kursi Di DPR

INDOPOLITIKA.COM- Selasa, 1 Oktober selain diperingati sebagai hari Kesaktian Pancasila, juga merupakan hari bersejarah bagi para anggota DPR yang terpilih. Karena di hari Selasa, 1 Oktober 2019, kemarin,  mereka dilantik sebagai anggota DPR periode 2019-2024.

Ada sebanyak 575 anggota DPR dari 9 partai politik yang dilantik dan mengucapkan sumpah janji di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Jika dilihat dari hasil perolehan kursi parpol yang paling banyak mendulang kursi terbanyak adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 128 kursi. Sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi partai dengan komposisi jumlah kursi paling sedikit.

Berita Lainnya

Berikut adalah urutan kursi paling banyak didapat partai politik di DPR.

PDIP                      : 128 kursi

Golkar                   : 85 kursi

Gerindra              : 78 kursi

Nasdem               : 59 kursi

PKB                        :58 kursi

Demokrat            : 54 kursi

PKS                        : 50 kursi

PAN                       : 44 kursi

PPP                        : 19 kursi

Jika Jumlah anggota dewan dibagi kedalam jumlah partai koalisi, maka koalisi pendukung Jokowi yang paling banyak mendapatkan kursi. Dengan total jumlahnya 349 kursi atau 60% kursi DPR.

Sementara Partai diluar koalisi Jokowi- Amin hanya memiliki 226 kursi atau 40% kursi di DPR. Jika arah politik tidak ada yang berubah, ini adalah kabar baik bagi pemerintahan Jokowi- Amin Periode 2019-2024, itu kenapa? Karena hubungan pemerintah dan legislative akan berjalan baik. Jokowi tidak akan kesulitan untuk merealisasikan program kerja yang dijanjikan pada saat kampanye.

Tapi, ada harga yang harus dibayar mahal bagi proses demokrasi saat ini, salah satunya adalah perkara kontrol. Jika mayoritas partai parlemen menyokong pemerintah semua, maka kemungkinan fungsi Kontrol sudah tidak berjalan, tidak ada sikap kritis dari DPR ke Pemerintah. Dan itu tidak bagus untuk check and balance. Itu sama aja mematikan proses demokrasi yang sudah diperjuangkan selama dua puluh tahun.

Dalam proses demokrasi yang sehat itu dibutuhkan check and balance. Mengharuskan ada oposisi yang kuat dan kritis. Jika tidak ada lagi yang bisa mengkritisi pemerintahan yang berjalan. Maka, bisa dilihat dua minggu terakhir ini. Ada gelombang gerakan mahasiswa yang sangat luar biasa besar melakukan unjuk rasa. Mereka protes atas kebijakan DPR dan Pemerintah yang tidak pro rakyat. Jika pos kritis sudah diisi oleh mahasiswa, maka itu akan membahayakan bagi jalannya pemerintahan Jokowi periode 2019-2024. (pit)

Berita terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *