Oleh: Fendry Akhyar Ariefuzzaman, S.Sos
(Alumni FISIP UIN Ciputat)

Cek Suhu, Ternyata Bahaya

Hari ini kita membaca berbagai pernyataan resmi dari utusan parlemen, yang juga diamini utusan pemerintah bahwa “pilpres tetap dipilih rakyat, pilkada belum rencana dibahas”. Kalimat itu terdengar sederhana, bahkan menenangkan. Namun dalam politik, justru kalimat yang terdengar jinak itulah yang paling patut dicermati. Tampaknya kalimat itu dikeluarkan untuk menurunkan tensi. Karena termometer politik telah bekerja, pengukur suhu telah menunjukan: udara politik sedang panas, cukup panas untuk membuat ledakan berbahaya sehingga membuat elite merasa perlu menurunkan volumenya.

Karena itulah para utusan parlemen memastikan Pembasahan Revisi UU Pemilu Tak Akan Bahas Usulan Presiden Dipilih MPR. Selanjutnya, DPR RI dan pemerintah, katanya, tidak akan membahas revisi UU Pilkada tahun ini, termasuk usulan dari parpol terkait kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Pernyataan di atas tentu saja muncul bukan dalam ruang hampa. Ia lahir setelah serangkaian uji coba wacana, lempar-lempar opini, respons publik ternyata jauh dari ramah. Penolakan rakyat nyata. Gen Z apalagi, mereka semua gelisah karena hak-haknya akan dikebiri parpol. Potensi kemarahan itu tidak bisa diremehkan, apalagi para aktivis lantang bersuara keras seperti biasanya, walau dunia kampus dan sebagian akademisi tampak lebih memilih diam—barangkali terlalu nyaman untuk bangun dari kekhusyu’an belajar, walau kegaduhan demokrasi sedang terjadi.

Rupaya cek suhu yang dimotori Menteri Bahlil Ketum Golkar kemudian diikuti beberapa fungsionaris Partai Golkar yang menjadi jubir pilkada oleh DPRD yang lalu diikuti parpol koalisi lain di DPR kecuali PDIP, menunjukan tensi yang panas, akhirnya perlu diademkan. Setelah cek suhu, ternyata bahaya.

Kau Yang Mulai, Kau Yang Mengakhiri

Padahal dalam beberapa kesempatan, sebagaimana biasanya, dengan gaya khas, lantang, percaya diri dan nyaris overestimate seperti tak akan ada yang bisa membantah, Bahlil menampilkan Gilkar sebagai promotor, pengagas dan pelopor. Narasinya lantang, argumennya panjang. Kini, setelah respons publik terbaca, Bahlil bicara tema lain, seolah lupa kalau sebelumnya ia yang kuasai panggung. Para jubir pilkada oleh DPRD juga mengubah nada. Semua seolah sepakat untuk menepi: isu dialihkan, kecepatan diturunkan.
Maka, langkah berikutnya pun diambil: memperlambat, mengendurkan, dan—bila perlu—mengaburkan.

Para politisi dan perancang isu kemudian tampil dengan wajah ringan. “Pilkada belum menjadi agenda,” kata mereka. “Itu hanya isu yang berkembang, mungkin dibahas di internal partai masing-masing”. Kalimat ini efektif bukan karena isinya, melainkan karena fungsinya: menurunkan ketegangan tanpa benar-benar memberikan kepastian. Isu tidak dibantah, tidak pula ditegaskan. Ia dibiarkan menggantung, cukup jauh dari pusat perhatian.

Sementara itu, fokus dialihkan ke revisi Undang-Undang Pemilu. Alasannya sah dan terdengar teknokratis: penyesuaian dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Seraya meyakinkan bahwa belum ada atau bahkan tidak ada rencana pilpres dipilih oleh MPR. Pilpres tetap dilaksanakan oleh rakyat. Berbeda dengan pilkada, untuk pilpres memang tidak digelontorkan wacana atau bahkan rencana secara terbuka, tapi tidak juga disangkal sebagai niat.

Dengan menyebut “pilpres tetap dipilih rakyat”, elite politik seakan ingin menyampaikan pesan kolektif: tenanglah, demokrasi masih aman. Jangan terus mengungkit pilkada oleh DPRD, karena itu belum dibahas. Tetapi di situlah permainan dimulai. Ada satu kalimat yang sengaja tidak diucapkan dengan tekanan yang sama: bahwa pilkada juga akan tetap dipilih rakyat. Di situ hanya diucapkan, revisi UU Pilkada belum masuk dalam rencana.

Ada semacam kalimat dengan nada sama, wacana pilkada oleh DPRD adalah wacana di luar, bukan wacana di dalam parlemen. Mereka lupa, kalau wacana dan gerakan kampanye pilkada oleh DPRD itu justru mereka sendiri yang mulai: “Kau yang mulai, Kau yang mengakhiri”.

Politik Kancil

Politik Indonesia memang akrab dengan gaya politik kancil: kecil, gesit, cerdik membaca celah. Ia tidak menyeruduk rintangan, melainkan memutarinya. Ketika jalur lurus berbahaya, ia memilih belokan. Ketika protes meninggi, ia menunduk sejenak, menunggu perhatian berpindah. Setiap lengak adalah peluang. Setiap lupa adalah kesempatan emas.

Saat penolakan rakyat soal pilkada oleh DPRD nyata. Generasi Z menunjukkan kesebalan yang tidak bisa diremehkan. Aktivis juga bersuara sangat keras. Hasil-hasil survei menunjukan mayoritas terbesar responden menolak, siasat kancil dijalankan. Isu diredam, dialihkan lalu disampaikan: stop bahas itu, agenda lain banyak.

Kalimat “belum rencana dibahas” yang parlemen dan pemerintah sampaikan secara kompak, tidak bisa dibaca sebagai penutup, melainkan sebagai jeda. Dalam politik, jeda sering kali lebih penting daripada keputusan. Ia memberi waktu untuk menghitung ulang, mengatur kembali, dan mencari jalan paling aman untuk menunggu lengah dan mengulang: rakyat lupa soal itu, naskah ternyata tinggal ketuk dan tanda tangan.

Karenanya gerakan menolak pilkada oleh DPRD jangan berhenti karena omongan politisi yang mengelak dan sebut itu wacana dari luar: padahal awalnya mereka yang hembuskan. Karena pilkada langsung bukan semata soal hemat atau boros, bukan hanya soal hak yang mau dititipkan atau digunakan langsung, tapi ini semua soal partisipasi warga negara agar mereka tidak hanya ditarik pajak, ditarik retrebusi, cukai, bea dan berbagai kewajiban lain tapi mereka bisa memilih dan mengganti pemimpin di daerahnya dengan tangan sendiri tanpa diwakilkan. Rakyat di daerah wajib berdaulat.