Membaca Manuver Komunikasi Politik PKS

  • Whatsapp
Achmad Fachrudin, Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Institut PTIQ

Di tengah pandemi Covid-19, sejumlah partai politik (parpol) melakukan komunikasi politik. Salah satunya  dilakukan  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan berkunjung ke pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP),  dan Partai Golkar. Komunikasi politik yang dikemas dengan safari politik oleh PKS menarik untuk dicermati karena ditinjau dari perspektif ilmu komunikasi politik memiliki karakteristik dan  daya tarik khusus dibandingkan dengan komunikasi politik  yang dilakukan oleh parpol lainnya.

Ahli komunikasi Harold Dwight Laswell merumuskan komunikasi ke dalam lima unsur yakni: Who (siapa), Says What (mengatakan apa), In Which Channel (melalui saluran apa), To Whom (kepada siapa), dan With What Effect (dengan Efek Apa). Tujuan penggunaan unsur-unsur komunikasi tersebut pada dasarnya sama. Yakni: apa yang oleh pakar komunikasi Hafied Cangara dirumuskan sebagai agar terjadi kesamaan pengertian atas pesan, isi atau materi komunikasi yang ditranmisi dan didialektikkan.

Berita Lainnya

Mencermati berbagai unsur komunikasi tersebut, PKS  memiliki karakteristik dan  daya tarik, terutama terletak pada ‘who’ atau komunikator. Hal ini disebabkan karena PKS kini menjadi satu-satunya partai oposisi yang dikenal paling konsisten (istiqoh) dengan cara berada di luar pemerintahan. Langkah oposisi PKS tersebut, agak mirip dengan yang ditempuh PDI Perjuangan ketika masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sikap oposisi PKS tersebut juga ditunjukkan oleh sikap kritis dan konstruktif dari sejumlah politisi PKS dalam mengeritisi kebijakan pemerintah dan isu-isu aktual, baik di dalam maupun di luar parlemen. Bagi media  independen, manuver komunikasi  politik PKS ini menjadi santapan empuk untuk dikutip dan didesseminasikan secara luas kepada publik  di tengah terjadinya kecendrungan massifikasi dan hegemonisasi dalam sumber pemberitaan saat ini.

Sikap oposisi politik PKS ini agak berbeda dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat. Kedua partai papan tengah  tersebut dianggap sejumlah kalangan  tidak terlalu jelas sikap politiknya dan setengah hati dalam mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua pemerintahannya.

PAN misalnya, meskipun pernah menyatakan mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi PAN, jarang ‘bunyi’ ketika pemerintahan Jokowi dikritik oleh pesaing-pesaing politiknya. Hal yang sama dilakukan oleh Partai Demokrat. Bahkan Partai Demokrat,  mengkampanyekan dirinya melalui sejumlah baliho/spanduk besar sebagai partai yang berkoalisi dengan rakyat.

Strategi Komunikasi

Sebagai komunikator atau ‘who’ yang melakukan komunikasi politik ke partai lain, sejak awal politisi PKS sadar bahwa mitra komunikasinya (komunikan)  atau ‘to Whom’, belum tentu sejalan dengan platform dan misi partainya. Hal  ini diakui oleh politisi PKS Aboe Bakar dan politisi PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Ketika keduanya disertai dengan rombongannya  bertemu untuk melakukan komunikasi di kantor DPP PDI Perjuangan, Selasa (27/4/2021).

Oleh karena itu, maka strategi,  materi percakapan (says whats) atau message yang dikomunikasikan sifatnya umum. Yakni: terkait dengan isu,  agenda kepentingan bersama (common sense) sebagai sesama anak bangsa yang peduli atas situasi yang dihadapi problem bangsa, khususnya saat pandemi Covid-19.

Sekalipun dari pihak PDI Perjuangan sebagaimana dikatakan Wakil Sekjen/Wakil Ketua MPR  Saleh Basarah menolak dikatakan pertemuan tersebut bersifat simbolik serta seremonial. Karena PDI Perjuangan dan PKS, dengan ideologi nasionalis dan Islam, dapat bekerjasama dalam praktik berbangsa dan bernegara.

Berbeda ketika berkomunikasi dengan PDI Perjuangan, saat bersilaturahmi dengan PPP pada Rabu (14/4/2021), komunikasi PKS jauh lebih terbuka, cair  dan spektrum  bahasannya lebih luas. Mulai ancaman komunisme, terorisme, radikalisme, separatisme, dan sebagainya. Hingga meneguhkan komitmen bersama dalam menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, UUD 1945 hingga membuka wacana membentuk koalisi partai untuk Pemilu Serentak 2024.

Strategi dan pola komunikasi PKS dengan Pimpinan PPP seperti ini,  mudah difahami. Sebab, keduanya  dianggap memiliki kesamaan  berasas Islam.  Sekalipun acapkali jenis Islam yang dijadikan asas,  dibedakan dari sisi praktik keagamaannya: dengan PPP diidentikkan dengan doktrin ahlusunah wal jamaah  sedangkan PKS dianggap mengadopsi doktrin Wahabi.

Disparitas aliran keagamaan tersebut  seringkali menimbulkan resiprokal kritis. Terkadang  menimbulkan pergesekan dan konflik, terutama  dalam upaya merebut basis pemilih saat Pemilu atau Pilkada.  Terkadang keduanya  bersatu dan bersama dalam mensikapi isu atau agenda tertentu yang dianggap memiliki kesamaan ideologis dan kepentingan politik, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Sementara ketika berdialog dengan Partai Demokrat, strategi komunikasi yang diperagakan  oleh PKS diantara terbuka dan tertutup. Bahkan ada kecendrungan sengaja menghindar untuk membahas isu atau agenda politik krusial dan sensitif. Itulah sebabnya, pembicaraan kedua petinggi partai tersebut lebih memilih tema atau isu umum. Yakni:  berbagai persoalan dan kondisi bangsa terkini.

Hal ini dapat terjadi karena ada sejumlah gangguan atau rintangan komunikasi. Sejumlah pakar komunikasi menyebut berbagai gangguan dan rintangan komunikasi. Diantaranya gangguan teknis, gangguan simantik dan psikologis, rintangan fisik, rintangan status, rintangan kerangka berfikir, rintangan budaya, perbedaan persepsi, adanya hallo effect atau sikap dan perilaku mempersepsikan atau menilai seseorang secara subyektif.

Dari sekian jenis rintangan tersebut, tampaknya komunikasi antara PKS dengan Partai Demokrat mengalami gangguan  dari aspek psikologis,  status, persepsi dan hallo efect. Hal ini bisa jadi berpangkal dari ketidakjelasan sikap politik Partai Demokrat terhadap penguasa, serta karena kurang intensifnya komunikasi antara petinggi PKS dengan Partai Demokrat. Menghadapi realitas politik ini, maka strategi komunikasi PKS dengan Partai Demokrat  dipilih  yang abu-abu.

Keuntungan dan Resiko

Dalam  bukunya yang berjudul “Who Gets What, When, How” (1935), Harold Dwight Laswell kurang lebih ingin mengatakan dan mengingatkan kepada setiap politisi “bahwa dalam politik tidak ada yang gratis”. Semua capaian, apalagi dalam bentuk konsesi politik dan uang diperoleh melalui suatu kerjasama diatas mekanisme saling menerima dan memberi (take and give) dan saling menguntungkan (win-win solution).

Dengan menggunakan jargon Laswell tersebut, maka manuver komunikasi politik  elit PKS kepada pimpinan partai politik sebagai strategi brilian untuk mendapatkan umpan balik positif (feed back) dan sekaligus upaya menarik keuntungan politik guna mendongkrak  popularitas dan elektabilitas partai. Meskipun manuver lPKS tersebut bukan yang pertama karena Partai Golkar atau PPP tampak telah lebih dahulu melakukannya.

Ada banyak fakor penyebab yang membuat PKS mendapatkan keuntungan dan manfaat politik (political benefit) dari manuver komunikasi politiknya.  Pertama, karena  PKS menjadi satu-satunya partai oposisi yang saat ini paling tegas sikapnya. Dengan posisinya tersebut, memudahkan bagi PKS untuk mengontrol atau mempengaruhi proses, arah dan tujuan membuka komunikasi politik. Sebaliknya, bagi mitra komunikasi juga diuntungkan karena lebih mudah menghadapinya daripada menghadapi parpol yang tidak jelas sikap politiknya.

Kedua, Presiden Joko Widodo sebagai petahana tidak dapat lagi maju menjadi calon presiden karena sudah dua kali menjabat. Pada saat yang sama, kandidat presiden yang beredar sekarang relatif berimbang kekuatan dan elektabilitasnya. Peluang ini bisa dimanfatkan oleh PKS untuk lebih dini menjaring dan mendapat kandidat presiden laik jual (marketable) dan mengkomunikasikannya ke publik secara lebih massif.

Ketiga, Pemilu Serentak 2024 diwacanakan berlangsung dengan penggabungan Pemilu Nasional dan Lokal. Proyek demokrasi ini merupakan hal baru di Indonesia. Jika PKS mampu memanfaatkan situasi ini dengan menebarkan gagasan dan opini  menarik,  bukan hanya bermanfaat bagi perbaikan kualitas Pemilu Serentak 2024 melainkan juga berpeluang untuk memperoleh manfaat elektoral (electoral benefit) partai.

Keempat, benar ada hasil survei dari  Saiful Mujani Research Center (SMRC) April 2021 terhadap parpol pendukung Presiden Joko Widodo dan juga terhadap kinerja Presiden Joko Widodo selama setahun lebih pandemi Covid-19 yang secara umum skornya cukup memuaskan. Begitupun, dampak empiriknya harus masih dibuktikan. Ketika masyarakat merasakan ada distorsi antara hasil survei dengan realitas empirik, maka manuver politik komunikasi PKS yang cerdas, akan dengan cepat menarik simpati publik.

Meskipun demikian, manuver komunikasi politik PKS tersebut mengandung potensi resiko atau umpan balik negatif. Hal tersebut jika  manuver komunikasi PKS tersebut mampu membentuk opini sedemikian rupa yang menguntungkan PKS namun sekaligus merugikan parpol lainnya. Jika ini terjadi, maka parpol atau elit pesaing-pesaing politik PKS, akan bereaksi keras. Bahkan, bukan tidak mungkin PKS akan dianggap sebagai musuh bersama (common enemy) yang harus dikerdilkan.

Pertajam Substansi

Mengingat jadwal Pemilu Serentak 2024 masih cukup lama,  PKS diharapkan terus mempertajam dan memperfokus tema atau substansi materi komunikasi politik agar mampu berkontribusi nyata bagi pemecahan problem bangsa dan masyarakat. Bersamaan dengan itu, PKS didorong  untuk memperluas segmentasi mitra komunikasi dengan merambah kelompok-kelompok strategis dan kalangan kampus, kelas menengah, civil society dan lain sebagainya.

Jika ini berhasil dan tepat dilakukan, sangat mungkin gelombang dukungan akan mengalir deras kepada PKS. Muaranya diharapkan, manuver komunikasi politik PKS  tersebut bukan hanya mampu mendongkrak  citra politik (politcal branding) partai. Tetapi juga berkontribusi positif dan nyata untuk mengatasi berbagai problem pelik yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa saat ini. Khususnya sebagai dampak pandemi Covid-19.

Sementara resiko yang mungkin ditimbulkan akibat melakukan manuver komunikasi politik, tetap harus dicermati dan dikalkulasi. Dalam politik, setiap manuver apalagi yang diperkirakan bakal berdampak besar dan mempengaruhi kontelasi dan peta politik, pasti ada. Biasanya parpol yang sudah mapan dan berpengalaman dalam kancah pergulatan politik tingkat tinggi sudah paham dengan konsekwensi semacam ini.

Tinggal bagaimana parpol tersebut mampu menerapkan manajemen resiko dengan harapan dampak positifnya bagi parpol dan seyoginya juga bagi rakyat kebanyakan, jauh lebih besar dan banyak. Di tengah ekspektasi publik yang berharap saatnya ada parpol lebih banyak berkorban bagi rakyat kebanyakan daripada memperkuat kepentingan sektoral, maka manuver politik komunikasi politik dari PKS sangat wajar diapresiasi—sekalipun tentu saja bukan kritik. [rf]

* Penulis: Achmad Fachrudin
(Kaprodi KPI Fakultas Dakwah Institut PTIQ Jakarta)

 

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *