Membangun Ibukota Pintar (Smart City) Berkarakter

Mudaris Ali Masyhud

WACANA tentang pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta kembali ramai sejak Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada publik mengenai ketetapan pemerintah di akhir April 2019, usia Pemilu 2019 dan secara sementara pasangan Joko Widodo – Amin Ma’ruf dinyatakan memenangi kandidat lain, pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Meneruskan wacana yang sebenarnya sudah lama, pemerintah menilai, sudah saatnya pemerintah serius untuk memindahkan ibu kotanegara dari Jakarta. Pasalnya, selain Jakarta sudah tumbuh besar sebagai kota dan pusat bisnis internasional,  penuh sesak dengan berbagai persoalannya, juga diperlukan kota yang secara ekologis dan geografis lebih strategis sebagai ibukota.

Baca Juga:

Untuk menunjukkan keseriusannya, pemerintah yang dinisiasi Presiden Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi terus menggodog dan mematangkan rencana pemindahan tersebut. Di akhir April 2019 (29/4/2019), Presiden memimpin rapat terbatas terkait dengan rencana pemindahan ibukota.

Sebelumnya, Bappenas mulai melakukan kajian awal menawarkan 3 alternatif ibu kota negara. Pertama, ibu kota tetap di Jakarta. Kedua, ibu kota dipindah ke wilayah lain di Pulau Jawa yang berjarak antara 50 – 70 KM dari ibu kota lama (Jakarta). Ketiga, Jakarta dipindahkan ke luar Jawa. Rapat terbatas yang dipimpin Presiden memutuskan ibu kota akan diboyong ke kota di luar Jawa antara Kalimantan atau Sulawesi.

Dan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta secara resmi masuk dalam pidato kenegaraan Presiden menjelang peringatan 17 Agustus 2019 (16/08/2019) di hadapan anggota parlemen

Mencermati hasil yang direkomendasikan kajian Bappenas, ada beberapa hal yang menarik diketahui publik.: (1) Ibu kota diputuskan pindah ke luar Jawa, dan secara definitiflokasi ibu kota yang baru sudah diputuskan Kalimantan Timur (26/08/2019) dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa sentris, dan efeknya diharapkan pertumbuhan bahwa ekonomi akan bisa merata di setiap wilayah Indonesia.

(2) Memindahkan ibu kota juga sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah berganti-ganti ibu kota selama revolusi dari Jakarta ke Yogyakarta (1946), kemudian Bukittinggi (1948), hingga akhirnya kembali ke Jakarta (1949).

(3) Pemindahan ibu kota diperlukan karena beberapa alasan utama, antara lain untuk mengurangi beban Jakarta dan Jabotabek, mendorong pemerataan dan ingin menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing (competitiveness) secara regional maupun internasional bag ibu kota, dan dengan membangun di lokasi yang baru relatif lebih mudah merencakannya.

Untuk pemindahan ini, diperlukan dana sebesar 33 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 469 triliun (asumsi Rp 14.199/dolar AS) itu tentu bukanlah nilai yang kecil karena setara dengan seperempat dari total penerimaan negara sepanjang 2018 yang sebesar Rp 1.942 triliun.

Proyek raksasa ini, merupakan proyek multi year serta dilakukan secara bertahap.  Proyek APBN ini juga akan mendorong keterlibatan BUMN dan swasta serta akan dikelola oleh suatu badan ototorita yang akan bekerja secara adhoc  danakan mempersiapkan lokasi ibu kota yang baru mapun proses pemindahannya.

Memindahkan ibukota negara merupakan wacana lama, dan modus pemindahan ibu kota negara juga terjadi di beberapa negara di luar. Tak ayal,  wancana yang dilontarkan masih dalam suasana hangat paska pemilu dan dan sempat berperkara di Mahkamah Konstitusi, telah menuai opini pro dan kontra.

Namun, memang kelompok yang menolak tidak hanya dan melulu merupakan efek kontestasi dalam Pemilu Presiden. Mereka yang menolak recana pemindahan ibu kota memiliki alasannya, antara lain:

  1. Keputusan untuk pemindahan ibu kota adalah keputusan strategis yang harus dipertimbangkan secara matang, baik dari sisi kajian ilmiah dari berbagai aspeknya mjulai dari kesejarahan, ekonomi, tata wilayah dan sebagainya. Tak juga kalah penting adalah dari sisi aspirasi publik.
  2. Meski wacana dan rencana pemindahan ibu kota merupakan hal yang strategis dan bisa diterima, akan tetapi belum saatnya sekarang dilakukan dengan memakan biaya yang cukup besar dan dalam keadaan ekonomi yang kurang baik dan negara masih memerlukan pembiayaan lain yang tak kalah strategis.
  3. Di tengah tantangan dan peluang Indonesia yang menghadapi seperti bonus demografi 2040, kualitas hasil pembangunan Indonesia yang berada dalam jeratan menengah ke bawah, dan terjadinya persaingan perdagangan AS – Tiongkok dan ekonomi global, maka penyiapan SDM yang handal lebih mendesak ketimbang menggenjot pembangunan infrastruktur tetapi dengan kualitas SDM.
  4. Penolakan juga datang dari aktivis lingkungan dan masyarakat adat, karena pembangunan besar-besaran di wilayah baru akan merusak lingkungan dan memarjinalkan masyarakat adat.

 

Ibu Kota negara histori vs masa depan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibu kota adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, tempat dihimpun unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam praktik pemerintahan, hampir setiap tingkatan administrasi pemerintahan memiliki ibu kota, namun memang  dalam kenyataan beberapa negara, pusat pemerintahan tidak berkedudukan di ibu kota. Status ibu kota ditetapkan berdasarkan undang-undang (ibu kota yang sekarang memiliki Undang-Undang no. 29 tahun 2007).

Secara historis, pusat pemerintahan sebelumnya (masa pendudukan Belanda dan jepang) berpusat di Jakarta, akhirnya Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di Jakarta dan menetapkan Jakarta juga sebagai pusat pemerintahan, meskipun karena alasan politik dan keamanan ibu kota pernah dipindahkan ke Yogyakarta (1946) dank  Bukit Tinggi (1948).

Di samping itu, Jakarta juga dipilih sebagai ibu kota karena pada masanya, Jakarta memang menjadi kota yang aksesabel, karena keberadaan Pelabuhan Sunda Kelapa. Jakarta juga menjadi pilihan sebagai ibu kota, karena kesiapan infrastrukturnya, sehingga banyak bangunan penting, layak dan cocok untuk mengatur pemerintahan pada masanya. Atau dengan kata lain, Jakarta dipiih sebagai ibu kota negara Indonesia karena merupakan wilayah yang paling siap dan memiliki arti strategis dari perspektif geopolitik dan geoekonomi.

Setelah sekian tahun Indonesia merdeka, dan Jakarta dan wilayah penyangga tumbuh dan berkembang demikian pesat, masihkah Jakarta layak dan mampu memikul beban sebagai ibu kota?

Nah dengan pertimbangan yang sama,  rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan pertama, mempunyai pertimbangan geopolitik dalam negeri bahwa Kalimantan merupakan wilayah yang tepat di tengah antara Sabang dan Merauke dan diharapkan akan mempermudah semangat untuk membangun  wilayah Indononesai dalam ikatan NKRI.  Dan secara geoekonomi, ini juga menjawab kritik selama ini bahwa pembangunan kita selama ini dipandang Jawa sentris dan lebih dari 70 persen pembangunan berpusat dan memberikan benefit hanya kepada Jawa.

Kedua, secara defakto daya dukung Jakarta sebagai pusat pemerintahan juga melemah: penduduk yang bertumbuh tak terkendali, kemacetan yang luar biasa, ancaman bencana banjir yang belum terurai, dan posisi gografis yang berada di jalur lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang terletak di Samudera Hindia yangrentan dengan ancaman bencana gempa bumi.

Dua pertimbangan ini, yang oleh Sejarawan LIPI, dipandang sebagai pull dan push factors tentang perlunya ibu kota Jakarta dipindahkan dari Jakarta.

Namun demikian, jika ibu kota mau dipindahkan, maka lokasi yang dipilih harus dibangun dengan memenuhi kriteria kota yang mempunyai nilai stratgegis bukan hanya dengan perimbangan geopolitik dan geoekonomi di dalam negeri tetapi juga pertimbangan kepentingan Indonesia di dunia international dan kepentingan historis perjalanan bangsa. Ibu Kota yang baru harus firmatau yakin bisa menjawab masalah yang dihadapi Jakarta sekarang dan sekaligus juga menjadikan kota yang siap menghadapi perkembangan teknologi.

 

Kota Pintar yang Berkarakter

Sebuah kota, dalam  wacana perencanaan kota moderen, bisa disebut sebagai kota pintar atau smart city jika perencanaan kota tersebut sudah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi hingga level tertentu dalam proses tata kelola dan operasional sehari-hari untuk meningkatkan efisiensi, membagikan informasi kepada publik, hingga memperbaiki pelayanan kepada masyarakat ataupun meningkatkan kesejahteraan warga.

Kota juga terus menerapkan inovasi untuk menuju  smart city, misalnya dengan menerapkan sistem tilang online bagi pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas, pelayanan publik dan bisnis dalam  satu atap dan berbasis TIK dengan mengedepankan pelayanan yang prima dan efesien.

Untuk mewujudkan konsep smart city, makapPeran Internet of Things (IoT) sangatlah vital. Perangkat IoT mampu mengirim informasi dan nyaris beragam kebutuhan akan dipenuhi melalui jaringan dan berfungsi secara otomatis. Dengan demikian, proses-proses pelayanan dilakukan dengan campur tangan manusia yang minimal.

Operasional kota yang berbassis IoT, maka diperlukan tiga elemen utama, yakni: 1) Perangkat fisik, 2) Jaringan internet, dan 3) Aplikasi. Oleh sebab itu, ibu kota baru yang dibangun harus menjawab dengan cepat dan dapat berperan di dalam pekembangan global maka di dalam perencanaannya, sekurangnya mesti sudah mempertimbangkan ketiga elemen tersebut.

Semua pelayanan publik seperti pengelolaan listrik, lalu lintas, perparkiran sampai dengan pengelolan sampah dan limbah kota perlu dirancang dengan konsep smart city.

Namun demikian, ibu kota (yang sekarang Jakarta) tumbuh dan berperan bukan saja sebagai pusat pemerintahan dan pusat  ekonomi, tetapi sebagai pusat peradaban dan pusat bertemunya berbagai kepentingan ekonomi, etnis dan bangsa, dan nilai multi kultur. Memang investasi yang banyak digelontorkan di Jakarta dan kota-kota lain di Jawa, ibarat menebar gula-gula yang berefek pada menumpuknya banyak sumberdaya dan hasil pembangunan yang berpusat di Jakarta dan Jawa.

Karena itu, meskipun peindahan ibu kota sudah diputuskan di Kalimantan Timur, pelaksanaannya harus mempertimbangkan banyak hal, mengkaji secara serius prsayarat dan dampak pemindahan ibu kota dan bisa dilakukan secara bertahap. Meski perencanaan utuh (grand design) namun prosesnya harus dibuat berencana dengan mempertimbangkan sumber daya secara efesien dan efektif.

Memindahkan ibu kota juga berarti harus menyiapkan calon-lacon penguhuni (baca ASN pusat) yang lierate dan siap dengan iklim dan pola pengelolaan administrasi yang baru. Dengan demikian pemindahan ibu kota bukan hanya menjadsemangat untuk membuat sebuah legacy dan dalam jangka panjang bisa menjadi proyek raksasa yang mangkrak dan mubadzir.(***)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *