Pemerintahan

Memberdayakan Pemuda Generasi Inklusif Bidang Disabilitas

JAKARTA – Presiden Jokowi menyatakan komitmennya di dalam Nawacita untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Selain itu, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, pemerintah juga berkomitmen mendorong peran pemuda sebagai pelopor kepemimpinan untuk mencapai restorasi sosial dalam bingkai kebinekaan.

Salah satu peran yang bisa didorong bagi generasi muda adalah keterlibatan serta peran pemuda dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi seluruh warga negara, khususnya bagi kelompok difabel. Untuk mendukung hal tersebut, Kedeputian V Kantor Staf Presiden mengadakan diskusi dengan tema kolaborasi pemuda dan disabilitas pada Selasa, 6 Maret 2018 bertempat di Gedung Bina Graha dan dibuka oleh Deputi V Jaleswari Pramodhawardani.

Dalam sambutannya, Jaleswari mengutarakan bahwa birokrasi perlu dikawani oleh masyarakat, apalagi generasi muda yang peduli, agar negara ini bisa bekerja bersama-sama untuk Indonesia. “Saya sangat tersentuh dan mengapresiasi kegiatan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan komunitas pemuda bidang disabilitas ini dan semoga ini menjadikan motivasi bagi pemerintah untuk juga makin bersemangat dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas,” tekan Jaleswari.

Isu disabilitas adalah salah satu isu hak asasi manusia yang ditangani oleh Kedeputian II dan Kedeputian V Kantor Staf Presiden khususnya dalam rangka mengawal pembentukan Komisi Nasional Disabilitas dan penyusunan Peraturan Pemerintah amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Selain mengawal kebijakan pemerintah, Kedeputian V Kantor Staf Presiden juga bertugas menerima aspirasi dari masyarakat untuk mendukung implementasi visi dan misi Presiden Jokowi dalam memberdayakan masyarakat, terutama generasi muda yang dalam konteks ini untuk menciptakan masyarakat inklusif dan merangkul.

Saat ini sudah banyak gerakan kepemudaan yang bergerak dalam bidang disabilitas. Akan tetapi, banyaknya kegiatan tersebut dilaksanakan secara terpisah dan tanpa kolaborasi. Melihat hal ini, KSP merasa penting untuk mengumpulkan organisasi kepemudaan tersebut untuk berkolaborasi bersama menciptakan inklusivitas bagi kelompok difabel dan kehadiran pemerintah dinilai dapat menjadi fasilitator.

Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengumpulkan aspirasi serta mempertemukan rekan-rekan muda yang peduli berbagi dalam bidang disabilitas. Selain itu, tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk mendobrak stigma bahwa penyandang disabilitas pun bisa menjadi relawan untuk kelompok bukan penyandang disabilitas, sehingga tidak ada lagi segmentasi antara penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas.

Diskusi berlangsung sangat cair dengan antusiasme peserta yang tinggi dan banyak masukan serta ide kolaborasi yang bisa dilaksanakan oleh para komunitas tersebut. Di samping itu, banyak juga peserta yang mengutarakan harapannya terkait kebijakan inklusivitas dari pemerintah serta implementasinya.

“Kami berharap bahwa antusiasme masyarakat Indonesia sebagai tuan rumah gelaran Asian Games 2018 bulan Agustus nanti juga akan sekuat dalam menyambut gelaran Asian Para Games 2018 yang akan diselenggarakan bulan Oktober. Kami sangat berharap bisa ikut terlibat menyukseskan Asian Para Games tersebut dan semoga pemerintah dapat mengakomodasi niatan baik kami ini,” ujar Christopher Tobing pendiri Komunitas Nusantarun yang hadir dalam diskusi tersebut. (ind)

Tags

Artikel Terkait

Close
Close