Membunuh Demokrasi Melalui Influencer dan Buzzer

  • Whatsapp
Achmad Fachrudin, Dewan Pembina Literasi Demokrasi Indonesia

Percakapan tentang influencer dan buzzer tidak bisa dilepaskan dari media sosial (Medsos). Sebab, influencer dan buzzer merupakan anak kandung dari Medsos. Medsos sendiri menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Sementara menurut Philip Kotler dan Kevin,  Medsos sebagai sarana bagi konsumen untuk berbagai informasi teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya.

Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna Medsos di Indonesia terus meningkat tajam. Menurut We Are Social dalam laporannya bertajuk “Digital 2021: The Latest Insights Inti The State of Digital”, pada 11 Februari 2021 menyebutkan, dari total populasi Indonesia sebanyak 274,9 juta jiwa, pengguna aktif Medsos  mencapai 170 juta, atau sekira dengan 61,8 persen dari total populasi pada Januari 2021. Angka ini juga meningkat 10 juta, atau sekitar 6,3 persen dibandingkan tahun 2020. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan tiga jam 14 menit sehari untuk mengakses Medsos.

Berita Lainnya

Peneliti media Agus Sudibyo berpendapat, Medsos  mempunyai dua sisi. Pada satu sisi mampu memperkaya pengetahuan dari perspektif penggunaanya. Di sisi lain, pengguna internet, terlebih ketika menghadapi hoaks dan berita palsu, terjerambab dalam apa yang disebut sebagai echo chamber  of information. Sambil mengutip pendapat Manjoo, Agus mengatakan, hoaks dan berita palsu tidak lagi dperlakukan sebagai amoralitas atau pelanggaran hukum, tetapi justeru sengaja dipraktikkan, bahkan dikomodifikasi (2019:374-375).

Sejatinya, menggunakan Medsos sebagai media komunikasi dan informasi diperbolehkan, sepanjang digunakan dengan tujuan yang benar dan tepat. Tetapi jika dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi hoaks (bohong), permusuhan, kebencian dan penghinaan apalagi terkait dengan SARA, ancaman sanksi sangat berat.  Menurut UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) Pasal 28 dan 45, pelakunya diancam pidana penjara 6 tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar (Pasal 45). Sedangkan di UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Pasal 15 mengatur larangan untuk menunjukkan rasa kebencian berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Jika dilanggar diancam 5 tahun penjara.

Sekalipun ancamannya berat, pada Pilkada DKI 2017, cukup banyak Medsos yang menyebarkan informasi hoaks dan kampanye hitam. Salah satunya akun @saiful_mujani yang dilaporkan anggota Tim Advokasi Anies-Sandi ke Bawaslu DKI, Senen (20/3/2017). Akun ini dilaporkan karena mengup-loud bukti surat kontrak Anies-Sandi dengan para mufassir dan ulama. Tim Kuasa Hukum Anies-Sandi juga mengadukan ke Bawaslu Twitter @CangHaris ke Bawaslu DKI (6/4/2017) karena mengaku-aku Tim Sukses Anies Sandi.

Maraknya politik SARA atau politik identitas dalam bentuk ujaran kebencian (hate speech), fitnah, berita bohong dan sebagainya di Medsos ada yang dilakukan oleh pribadi dan tidak jarang pula yang terorganisir. Salah satu yang terorganisir adalah Saracen.  Saracen merupakan sindikat penyedia jasa konten kebencian terkait SARA. Kelompok ini telah menggunakan lebih dari 2.000 akun media untuk menyebarkan kebencian.

Jumlah akun yang tergabung dalam jaringan kelompok Saracen lebih dari dari 800.000 akun. Polisi berhasil membongkar dan menangkap tiga orang kelompok Saracen, yakni: Jasriadi (32), Muhammad Faisal Tanong (42) dan Sri Rayahyu Ningsih (32).  Divisi Humas Polri Kombes Pol Awi Setiyono, menjelaskan, untuk bisa mendapatkan jasa dari Saracen harus merogok kocek cukup dalam. Biaya tersebut meliputi untuk pembuatan situs sebesar Rp 15 juta dan membayar sekitar 15 buzzer sebesar Rp 45 juta per bulan. Kalau diasumsikan setiap bulan ada 3 orang yang memesan konten SARA, maka sang Ketua Saracen sudah mengantongi Rp. 30 juta/bulan.

Influencer dan Buzzer

Dalam melaksanakan aksinya, Saracen membayar wartawan dengan tugas menulis artikel pesanan yang isinya juga diarahkan pemesan. Selain wartawan, jagat digital diramaikan dengan kehadiran influencer dan buzzer.  Menurut Xendit, buzzer adalah individu yang bertugas untuk mengeluarkan postingan  mengenai konten tertentu secara berulang hingga pesan yang dimaksud berhasil diterima banyak audiens. Sedangkan influencer lahir dari kata influence yang berarti pengaruh, yakni: seseorang yang memberikan pengaruh, terutama menggiring opini followers mereka. Suara seorang influencer umumnya lebih dihargai dibandingkan pendapat buzzer, karenanya mereka tak perlu menyebarkan konten secara berulang kali.

Ada sejumlah perbedaan antara buzzer dengan influencer. Pertama dari sisi jumlah audiens. Buzzer tidak memiliki banyak  followers. Sedangkan, influencer memiliki jumlah audiens yang banyak. Kedua, engagement rate. Dengan pola penyebaran informasi yang berulang-ulang, audiens cenderung menghindari postingan yang ditampilkan seorang buzzer. Sebaliknya, engagement rate seorang influencer biasanya jauh lebih tinggi.  Ketiga, indikator keberhasilan. Target  influencer mendorong audiesnya untuk menggunakan sebuah produk karena opini mereka dapat dipercaya, sedangkan tugas buzzer hanyalah untuk menyiarkan informasi agar dapat diketahui publik.

Dengan demikian, secara numenklatur, influencer atau buzzer adalah netral-netral saja.  Baik-buruknya influencer dan buzzer, tergantung tujuan dan konten yang disajikan atau didengungkan.. Dilansir dari Kumparan.com, profesi buzzer memiliki dua kategori yakni, buzzer yang dilakukan secara sukarela dan buzzer sesuai permintaan. Biasanya buzzer sesuai permintaan ini dilirik oleh para aktor politik seperti untuk memenangkan Pilkada, Pileg, hingga Pilpres (felicia & Loisa, 2018). Kategori lain adalah buzzer yang lebih berorientasi mencari uang, yang kemeudian disebut dengan buzzerRp (rupiah).

Aktivitas buzzer menyeruak saat Pilkada DKI 2012. Saat itu, Joko Widodo (Jokowi) berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama berhadapan dengan calon gubernur DKI antara lain Fauzi Bowo—Nachrawi Ramli. Tim Jokowi-Ahok saat itu sangat masif menggunakan strategi komunikasi politik lewat Medsos. Dengan alasan karena pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jokowi-Ahok paling banyak terkena bullying, ujaran kebencian, fitnah  dan sebagainya.

Buzzer Istana

Belakangan influencer dan buzzer dihubungkan dengan kekuasaan sehingga timbul istilah  influencer dan buzzer istana. Beberapa orang dikelompokkan ke dalam influencer dan buzzer istana. Seperti  Yusuf Muhammad, Katakita, Permadi Arya (Abu Djanda), Aldi El Kaezzar, Pepih Nugraha, Info Seputar Presiden, Redaksi Indonesia, Eko Kuntadhi, Komik Kita, Komik Pinggiran,  Seword.com, dan lain-lain. Bahkan kalangan ini disebut sudah lima kali berkumpul di istana selama lima kali debat calon presiden.

Berbeda dengan Denny Siregar, Pepih mengaku dalam pertemuan di istana  ada sejumlah uang yang didigelontorkan  tim kampanye. Namun, menurut Pepih,  uang itu sebatas ongkos operasional dan upah bagi mereka. Misalnya Ninoy (Karundeng), dia mengaku digaji Rp 3,2 juta. Sebagai buzzer ada imbalan, dan mendapat gaji. “Bohong kalau dibilang enggak ada,” ujar Pepih. (https://www.kompas.com, 09 September 2019).

Pengakuan juga diberikan oleh Permadi Arya atau Abu Djanda. Dia mengaku giat di Medsos media sejak 2015 dan bersimpati dengan Jokowi karena sebagai figur yang paling banyak difitnah, sejak Pilpres 2014. Kemudian pada 2018, tim sukses Jokowi mengajaknya bergabung sebagai influencer atau buzzer  selama kampanye Pilpres 2019. Meski tidak mau menyebut dengan nominal rupiah, namun Abu Janda mengaku dibayar bulanan dengan nominal besar, yang diakuinya seperti mendapat  jackpot. (news.detik.com, 1 Februari 2019).

Tetapi istilah buzzer Istana ditampik Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan menyebut buzzer pendukung Presiden Joko Widodo yang tersebar di media sosial tidak dibayar. Muldoko membantah Kantor Staf Kepresidenan yang dipimpinnya menjadi pemimpin para buzzer dari Jokowi. Moeldoko juga menegaskan, Presiden Jokowi tidak membutuhkan dukungan yang destruktif dari para buzzer. Sementara Denny Siregar dengan 617.000 pengikut yang isi kicauannya selalu membela kebijakan pemerintah mengaku lebih comfort disebut sebagai influencer daripada  buzzer.

Paska Pilpres 2019, influencer dan buzzer belum juga menurunkan aktivitasnya, melainkan tetap beraktivitas. Bahkan banyak kicawaiannya yang menimbulkan kegaduhan. Contohnya yang dilakukan oleh Abu Dajanda melalui akun Twitter @permadiaktivis1 yang mencuit ‘Islam arogan’ pada 25 Januari 2021. Kemudian menciut lagi  ditwitternya per 2 Januari 2021 yang diarahkan kepada Natalius Pigai sebagai evolusi manusia yang belum selesai. Hal yang sama dilakukan Denny Siregar dengan menyebut dalam ciutannya Aceh berprestasi sebagai provinsi termiskin di pulau Sumatra.

Belum selesai berbagai kasus ciutan penghinaan dan rasisme dituntaskan pihak kepolisian,  pada Senin, 1 Februari 2021. Eko Kuntadhi yang dikenal sebagai teman Denny Siregar dan Abu Janda memposting cuitan  “Alhamdulillah. Terkumpul Rp 60 M. Diserahkan Rp 14 M,” tulis Eko Kuntadhi, 25 Mei 2021 pukul 7.03 malam. Kemudian Eko Kuntadhi merevisi bahwa donasi yang terkumpul 30 miliar. “Sorry Rp 30 M,” tulis Eko Kuntadhi, 25 Mei 2021 pukul 7.32 malam. Ciutan tersebut dialamatkan kepada Ustaz Adi Hidayat (UAH) dan langsung dibantah  UAH sebagai suatu fitnah belaka.

Dari mana anggaran untuk influencer dan buzzer? Peneliti ICW Egi Primayoga (ICW) menyebutkan, pemerintah pusat telah mengeluarkan anggaran belanja untuk influencer mencapai Rp 90,45 miliar. Para influencer ini dibayar untuk melakukan sosialisasi program-program pemerintah. Egi mencontohkan dari pengunaan anggaran ini untuk sosialiasasi penanganan covid-19. Presiden Jokowi bahkan sempat mengundang artis-artis ke istana dan setelahnya para public figure ini ikut mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait covid-19. Telah ditemukan 40 paket pengadaan dengan dua kata kunci yakni, “Influencer” dan “Key Opinion Leader”. Menurutnya, anggaran untuk influencer semakin marak sejak tahun 2017. (https://www.bbc.com,  21  Agustus 2020).

Membunuh Demokrasi

Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, menyebut penggunaan influencer untuk sosialisasi program atau kebijakan pemerintah selama ini tidak efisien. Karena pesan yang disampaikan mereka tidak sampai ke masyarakat. Selain itu,  kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto sangat ironis.   Pasalnya, pada saat yang sama anggaran untuk lembaga riset yang saat ini sedang bekerja keras menyiapkan vaksin virus Korona hanya sekitar Rp 5 miliar. Padahal hasil kerja para peneliti vaksin ini sangat dibutuhkan masyarakat agar bisa keluar dari pandemi Covid-19.

Mencermati banyaknya buzzer negatif, jauh-jauh hari MUI telah mengantisipasi dan menetapkan Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Medsos yang salah satunya membahas mengenai hukum aktivitas buzzer. Pada fatwa tersebut diputuskan haram hukumnya aktivitas buzzer di Medsos yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoaks, ghibah, fitnah, namimah,  bullying,  aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi.

Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai keberadaan buzzer dapat membunuh demokrasi. Sebab, suara yang didengungkan oleh para buzzer ini menutupi opini publik yang asli. (kumparan, Kamis (11/2/2021). Diatas itu semua yang paling merisaukannya,  ada ketidakadilan dalam penegakkan hukum terhadap buzzer atau pendengung. Menurutnya buzzer pro pemerintah seolah kebal hukum, karena kalaupun melakukan kesalahan tidak dikenakan UU ITE, tetapi yang di luar kalau salah kena UU ITE.

Jika perlakuan hukum yang diskriminatif  terhadap pelaku influencer dan buzzer destruktif sudah bisa dianggap sebagai suatu pembunuhan demokrasi, apalagi jika dikaitkan dengan proses demokrasi elektoral seperti Pemilu atau Pilkada, tentu bisa jauh lebih kejam dan dampaknya akan jauh lebih besar bagi hidup dan kehidupan masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu lama karena Pemilu Serentak baru akan digelar 2024, pengaturan mengenai pencegahan dan penanganan pelanggaran terhadap penggunaan influencer dan buzzer di Pemilu, wajib dipersiapkan dengan lebih komprehensif. [r]

Achmad Fachrudin,
Pendiri Literasi Demokrasi Indonesia, Pengajar di Fakultas Dakwah PTIQ Jakarta

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *