Menag Bantah Umroh Dihentikan

Yaqut Cholil Qoumas/net

INDOPOLITIKA.COM – Sejak kemarin, beredar kabar pemerintah memberhentikan sementara pemberangkatan jamaah umroh asal Indonesia terhitung sejak 15 Januari 2022.

Lalu, apa tanggapan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas?

Bacaan Lainnya

Pria yang akrab dipanggil Gus Menteri itu membantah bahwa pemerintah memberhentikan sementara pemberangkatan jemaah umrah.

Ia menegaskan pelaksanaan ibadah umroh tidak dihentikan. Hal yang benar adalah Kemenag mengumumkan rencana menghapus kebijakan atau skema satu pintu atau One Gate Policy (OGP).

“Tidak ada pemberhentian umroh. Ini ada komunikasi publik yang agak salah tangkap. Bukan umrohnya yang dihentikan, tapi OGP yang dihentikan per tanggal 15 Januari karena dianggap umroh sudah bisa dijalankan tanpa OGP,” kata Gus Yaqut dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR, Senin (17/1/2022).

Gus Yaqut menegaskan bahwa keberangkatan jemaah umrah tetap berjalan. Sebab, tidak ada undang-undang yang melarang warga negara pergi ke luar negeri, termasuk untuk menjalankan ibadah umrah kalau sudah mendapatkan visa. Larangan baru berlaku kalau ada yang terkena masalah hukum.

“Yang dicabut OGPnya, bukan umrohnya. Umroh tetap jalan karena tidak boleh ada yang melarang orang pergi ke luar negeri termasuk umroh ketika visa sudah bisa didapat,” lanjutnya.

Menag mengaku awalnya ada usulan untuk mencabut pengaturan one gate policy. Namun, setelah proses evaluasi, apalagi ada kasus tim advance penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang terkena Omicron, diputuskan kebijakan satu pintu tetap diberlakukan.

“Kita masih pakai one gate policy aja masih ada yang kena, apalagi kalau dicabut, akan sangat riskan,” pesannya.

Jemaah umrah Indonesia diberangkatkan kali pertama pada 8 Januari 2022. Sampai keberangkatan pada 15 Januari 2022, total ada 1.731 jemaah umrah yang sudah berangkat ke Arab Saudi. Dari jumlah itu, ada 400 jemaah yang akan kembali ke Tanah Air pada hari ini.

“Kita sudah melakukan evaluasi terhadap tim advance yang pulang dari Saudi. Evaluasi akan dilakukan lebih komprehensif seiring kepulangan jemaah umrah yang pertama,” tutur Menag.

Terkait kemungkinan asrama haji Pondok Gede menjadi tempat karantina kepulangan jemaah umrah, Menag mengaku masih belum mendapatkan persetujuan dari Satgas Pencegahan Penyebaran COVID-19. Meski demikian, proses komunikasi terus dilakukan.

“Pak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah masih terus melakukan komunikasi agar asrama haji bisa diterima sebagai tempat karantina kepulangan karena biayanya juga lebih murah di banding tempat lain. Saya kira ini bisa meringankan jemaah umrah,” pungkasnya.[fed]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.