Menag Tebar Ancaman Buat Pegawai BUMN yang Tak Setia Pada Pemerintah & NKRI

  • Whatsapp
Menteri Agama Fachrul Razi.

INDOPOLITIKA.COM- Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi terus tebar ancaman bagi mereka yang tidak setia dengan pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bicara di acara Sarasehan Bintalad 2019, di Mabes TNI AD, tegas mengatakan, bagi pegawai BUMN yang membenci pemerintah untuk segera mengundurkan diri. Fachrul mengatakan masih banyak orang yang ingin mengabdikan diri untuk bangsa lewat BUMN.

Muat Lebih

“Saya di BUMN saya bilang kalau BUMN ini ada yang membenci pemerintah, keluar dari BUMN. BUMN tidak butuh Anda. Anda digaji oleh pemerintah untuk melayani masyarakat mewakili pemerintah, bukan menjelek-jelekan pemerintah. Kalau anda menjelekkan pemerintah, keluar dari BUMN. Ada ribuan, ratusan ribu, jutaan orang yang ingin masuk ke sini,” kata Fachrul Rabu (20/11/2019).

Tak hanya itu, mantan Wakil Panglima TNI ini juga meminta pegawai BUMN yang tidak menghormati bendera untuk diperiksa. Jika memang tidak bisa dibina, Fachrul meminta pegawai tersebut dikeluarkan.

“Saya katakan tegas saja, kalau ada yang tidak menghormati bendera, tidak menghormati lagi kebangsaan Indonesia Raya, saya langsung perintahkan, periksa dia, kalau dia tidak bisa dibina, keluarkan,” tegas Fachrul.

Lebih lanjut Fachrul mengatakan, tak ada ruang bagi orang-orang yang tak mau menegakkan NKRI. Pelecehan terhadap simbol negara, menurut Fachrul, merupakan persoalan serius.

“Tegas saja bahwa anda mau sama-sama kita menegakkan NKRI atau Anda musuh dalam selimut. Kalau musuh dalam selimut, silakan Anda keluar. Banyak orang lain yang siap mendukung NKRI. Setiap atasan di semua instansi pemerintahan wajib melakukan pencegahan, pembinaan, pengawasan, dan menjatuhkan sanksi terhadap perilaku radikalisme,” tambahnya.

Fachrul lantas bicara mengenai radikalisme yang bukan hanya datang dari satu agama. Radikalisme, dalam pemahaman Fachrul, pun bisa bernuansa ekonomi dan politik.

“Karena ada pula radikalisme dalam ekonomi dan politik. Monopoli ekonomi yang mengabaikan rasa keadilan masyarakat misalnya menjadi bentuk ektsremisme bernuansa ekonomi,” tutur dia.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *