Mencari Format PPDB yang Berkeadilan

  • Whatsapp
Oleh : Yasmin Muntaz

Seleksi jalur zonasi berdasarkan usia yang diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI dikeluhkan orang tua murid karena dianggap merugikan calon siswa yang berusia muda. Hasil seleksi jalur zonasi PPDB DKI menunjukkan bahwa usia terendah calon siswa yang diterima di SMP dan SMA, memang masih cukup tinggi. Pantauan penulis terhadap hasil seleksi jalur zonasi PPDB DKI di tingkat SMP menunjukkan : dari 290 SMP negeri di Jakarta, mayoritas usia terendah calon siswa yang diterima adalah lebih dari 12 tahun 6 bulan. Bahkan di hampir 40 SMP negeri, usia terendah calon siswanya adalah 13 tahun sekian bulan. Siswa berusia 12 tahun ke bawah hanya diterima di 4 (empat) sekolah saja.

Sedangkan pantauan penulis terhadap hasil seleksi jalur zonasi PPDB DKI di tingkat SMA menunjukkan : terdapat lebih dari 10 SMA negeri di Jakarta yang usia terendah calon siswanya adalah 16 tahun sekian bulan pada semua jurusannya (Atau jika digabungkan dengan yang hanya pada salah satu jurusannya, maka terdapat kurang lebih 20 SMA negeri). Dari 115 SMA negeri di Jakarta, mayoritas usia terendah calon siswa yang diterima adalah lebih dari 15 tahun 7 bulan. Siswa berusia 15 tahun ke bawah hanya diterima di 1 (satu) sekolah saja.

Bacaan Lainnya

Dengan kata lain : dari 290 SMP di DKI, 286 sekolah memiliki calon siswa berusia terendah di kisaran 12 tahun 6 bulan. Calon siswa yang berusia 12 tahun atau kuramg, hanya dapat ditampung di 4 (empat sekolah). Sedangkan untuk SMA, dari 115 sekolah, hanya 1 (satu) sekolah yang dapat menerima calon siswa berusia 15 tahun ke bawah. Selebihnya (114 SMA di DKI), memiliki calon siswa berusia terendah 15 tahun 7 bulan.

Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mendikbud (Permendikbud) No. 44 tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK berbunyi : “Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (SMP) dan kelas 10 (SMA) dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan” ; ayat (2) berbunyi: “Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota /daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akte kelahiran.” Dari bunyi pasal 25 ayat (1) dan (2) tersebut jelas bahwa : dahulukan seleksi jarak terdekat tempat tinggal calon siswa dengan sekolah, barulah apabila terdapat sejumlah pendaftar yang tempat tinggalnya berjarak sama, maka diurutkan berdasarkan usia yang lebih tua.

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI tidak menerapkan seleksi zonasi murni berdasarkan jarak dan (terkesan) menganggap tempat tinggal semua calon siswa berjarak sama terhadap sekolah, sehingga langsung memberlakukan pasal 25 ayat (2) Permendikbud, yakni dengan melakukan seleksi berdasarkan usia. Hal itu jelas tidak tepat, karena faktanya : sebuah sekolah dapat dipilih oleh calon peserta didik dari banyak kelurahan.

Bagaimana mungkin semua calon siswa yang tinggal di kelurahan berbeda dianggap berjarak sama terhadap sebuah sekolah? Contoh : seorang calon siswa yang tinggal di kelurahan Pondok Labu Jakarta Selatan, akan lebih dekat dengan sekolah negeri di kawasan tersebut, dibandingkan dengan calon siswa lain yang tinggal di kelurahan Melawai, misalnya. Walaupun, calon siswa yang tinggal di Melawai dapat mendaftar ke sekolah di Pondok Labu.

Untuk calon siswa yang tinggal di kelurahan Melawai, maka akan lebih dekat ke sekolah dikawasan Blok M, Jakarta Selatan. Selain itu apabila pasal 25 ayat (2) dibaca dengan seksama, seleksi usia (mestinya) baru dipergunakan untuk pemenuhan kuota (kursi) terakhir. Jadi bukan untuk menyusun ranking. Dengan demikian, Disdik DKI telah menyalahi ketentuan yang diatur dalam Permendikbud.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *