Mencari Sosok Ideal Wagub DKI

  • Whatsapp
Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia DKI Jakarta, Achmad Fachrudin

INDOPOLITIKA.COM – Setelah terjadi kekosongan kursi wakil gubernur  (Wagub) DKI cukup lama (sejak 9 Agustus 2018) karena ditinggalkan Wagub DKI Sandiaga Salahuddin Uno untuk maju menjadi Calon Wakil Presiden di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019,  akhirnya kursi empuk tersebut mulai ada titik cerah akan segera terisi. Hal ini teruangkap setelah dua partai politik (parpol) pengusung dan pemenang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 yakni: Partai Gerindra (PG) dan Partai Keadilan Sejahtera  (PKS) tercapai kesepakatan politik untuk segera mengakhiri kebuntuan suksesi kepemimpinan di Jakarta.

Dalam kesepakatan politik bernomor 18/B/Gerindra-PKS/I/2020, PKS dan PG setuju mengusulkan masing-masing satu nama calon wakil gubernur  (cawagub) DKI ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Yakni: Ahmad Riza Patria dan PG, dan Nurmasyah Lubis dari PKS. Jika tidak aral melintang dan sesuatu yang force majeur, kedua nama tersebut segera disampaikan kepada DPRD DKI untuk dipilih salah satunya dalam rapat paripurna.   Surat pengusulan dua orang tersebut sekaligus membatalkan surat usulan terdahulu yang dikirimkan terdahulu tertanggl 22 Februari 2019.  

Bacaan Lainnya

Kala itu PG dan PKS mengajukan dua nama cawagub DKI yakni: Agung Yulianto, dan Ahmad Syaikhu yang berasal dari PKS.  Jika mengacu kepada UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pasal 24 dan 25, keinginan politik PKS tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Sebab pada aturannya menyebutkan, pengisian Wagub DKI dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi DKI berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Aturan boleh menyebutkan demikian dan PKS tidak ada yang melarang berharap kekosongan Wagub DKI jatuh kepada partainya. Namun apa daya, proses politik bicara lain. Beberapa kali keinginan PKS untuk segera menggelar rapat gabungan pimpinan DPRD DKI dengan agenda memilih Cagub DKI tapi tidak pernah mencapai kuorum. Ada saja alasan dan ganjalannya. Ujungnya, tercapai kesepakatan politik baru: baik PKS dan PG berhak mengajukan satu calon Wagub DKI.  PG mengajukan Ahmad Riza Patria dan PG, dan PKS mengusulkan Nurmasyah Lubis.

Plus-Minus

Berdasarkan rekam jejak yang sudah beredar  ke publik diketahui, Cagub DKI  Nurmansyah Lubis pernah menjadi anggota DPRD DKI periode 2004-2009 dan 2009-2014 dari fraksi PKS. Nurmansyah juga pernah menjadi Ketua Komisi Legislasi Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS (2005-2010) dan Ketua Komisi Kebijakan Publik dan Kajian Stategi MPW PKS periode 2010-2015.

Sementara Ahmad Riza Patria dikenal sebagai sosok yang sangat kaya dengan pengalaman karena sudah banyak malang melintang di berbagai ragam aktivitas, profesi dan organisasi. Mulai dari PBSI, KPU DKI, Kadin, HKTI, ICMI, KNPI, Menwa, Kahmi dan sebagainya. Sebagai politisi nasional,  peraih Master in Bussines Adminitration, ITB Bandung merupakan anggota DPR sejak 2014–2019 dan 2019-2024.

Ditracking dari biodata singkat keduanya, selintas kiprah, pengalaman dan pengabdian Riza jauh lebih luas dari pada Nurmansyah Lubis, yang akrab disapa dengan Acang. Luasnya kiprah Riza mengantarkannya sebagai sosok popular. Jika disurvei ke publik dengan responden berasal dari kalangan masyarakat dan beragam mengenai tingkat popularitas antara Riza dan Acang, diyakini Riza lebih dikenal di publik, baik nasional maupun lokal (Jakarta).

Yang menarik dari Cawagub DKI ini, keduanya saling mengenal baik, dan mempunyai sikap saling respek (hormat). Riza misalnya menyebut Acang sebagai pribadi yang asyik, dan senang bercanda. Sebaliknya,  Acang menyebut Riza seperti abangnya sendiri. Hanya saja Acang berharap, abangnya tetap berada di DPR, sedangkan Wagub DKI untuk dirinya. Pernyataan acang terakhir tersebut dianggap  Ketua DPP Gerindra Habiburokhman sebagai kelakar politik.

Atas dasar tracking kandidat itu pula, penggiat demokrasi Ray Rangkuti memperkirakan, Riza berpotensi besar memenangkan kontestasi  dalam pemilihan tidak langsung di DPRD DKI. Hal ini disebabkan karena sosok Riza lebih populer ketimbang Nurmansyah di mata partai politik. Bahkan Ray memprediksi,  Riza bakal menang mutlak. Kans atau peluangnya sudah di angka 80 persen. Bahkan bisa saja dia genap menang mutlak.

Setidaknya, ada tiga alasan yang mendasari prediksi Ray. Pertama, PKS tidak memiliki pendukung yang lebih banyak ketimbang Gerindra di DPRD DKI Jakarta. Kedua, PKS juga tidak bisa mempertahankan jatah kursi Wagub, sebagaimana komitmen antara Presiden PKS, Sohibul Iman dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ketiga, Anies Baswedan selaku Gubernur bersikap netral alias tidak mendukung partai manapun.

Meskipun demikian, yang namanya politik bukan seperti matematika dimana 2+2=4. Dalam matematika politik, 2+2 hasilnya bisa 3 atau bahkan 2.  Karenanya segala kemungkinan bisa saja terjadi. Dalam kontek ini, faktor komunikasi, lobi, negoiasasi, manuver politik dan sebagainya, menjadi sangat penting. Selain itu, yang perlu dipertimbangkan, keputusan politik mengenai Cawagub DKI yang bakal terpilih, akan banyak ditentukan oleh keputusan pimpinan partai politik di tingkat nasional.  Sementara anggota DPRD DKI tinggal mengeksekusi instruksi pimpinan pusat partai politiknya maisng-masing.

Sejumput Harapan

Sesungguhnya banyak pihak khususnya warga Jakarta berharap beberapa hal, yakni: pertama, Wagub DKI harus mampu menjadi mendukung dan memastikan (make sure) dan berbuat nyata agar 23 program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlaksana dengan efektif, efisien dan terukur. Secara khusus, Wagub DKI harus menjadi bagian terdepan dan penting yang mampu menyelesaikan problem (a part of problem solver) krusial dan aktual serta menjadi sasaran kritik sejumlah kalangan masyarakat.

Kedua, Wagub DKI pengganti Sandiaga Salahuddin Uno  harus memiliki chemistry dengan Gubernur DKI Anies Baswedan. Dengan adanya chemistry akan memudahkan terbangun komunikasi, koordinasi dan sinergi antara DKI-1 dengan DKI-2. Chemistry itu sesungguhnya tidak dapat dibuat-buat atau disulap secara instan, melainkan harus melalui proses pengenalan secara pribadi antara keduanya secara lama.

Ketiga, Wagub DKI dituntut mampu dan andal menjadi jembatan komunikasi politik dengan DPRD DKI dan stakeholder Pemprov DKI lainnya.  Benar pada level nasional sudah terjadi rekonsiliasi politik antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo dan dibuktikan secara konkrit dengan masuknya Prabowo ke dalam Kabinet Pemerintahan Joko Widodo Jilid Dua. Namun di level Jakarta khususnya di DPRD DKI, rimba politiknya sangat dinamis, fluktuatif dan rentan dengan konflik. Karenanya dibutuhkan Wagub DKI yang bukan saja mengerti medan politik, namun juga piawai ‘menjinakkan’ dan mengkondusifkan dinamika politik yang ada.

Keempat, Wagub DKI harus memiliki tingkat akseptabilitas tinggi di kalangan berbagai kekuatan stakeholder Pemprov DKI Jakarta, khususnya dengan kalangan TNI dan Polri, serta masyarakat dan warga Jakarta. Untuk mengukur tingkat aksesptabilitas kandidat, lajimnya menggunakan survei persepsi publik dengan metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun secara sederhana dapat dicermati melalui tracking dan rekam jejak kandidat.

Politik Akal Sehat

Pada akhirnya DPRD DKI harus menggunakan politik akal sehat dalam memilih Cawagub DKI dengan cara memilih Wagub DKI  terbaik dan mendekati ideal. Artinya, dalam menentikan pilihan politiknya dalam pemilihan Wagub DKI, suara rakyat dan warga Jakarta, harus lebih diperhatikan dan didahulukan daripada suara elit politik. Bukankah suara rakyat adalah suara Tuhan?  Untuk mengimplementasikan teologi politik semacam itu, secara praksis harus dihindarkan segala politik transaksional, politik uang atau politik dagang sapi dalam proses suksesi Wagub DKI.

Jika DPRD DKI lebih mendahulukan akal sehat, nantinya DPRD DKI akan tercatat dengan tintas emas sebagai DPRD yang mampu menggelar pemilihan Cawagub DKI tidak langsung (melalui DPRD DKI) di era reformasi dengan sukses. Dalam arti mampu menyelenggarakan proses pemilihan lebih demokratis, transparan, akuntebel, efisien, defisit konflik serta mampu menghasilkan Wagub DKI yang profesional, berintegritas dan berkinerja mumpuni serta dapat bekerja sama dengan Gubernur Anies untuk mewujudkan visi Jakarta sebagai kota yang maju dan bahagia warganya.

Diharapkan, gelaran suksesi Wagub DKI dapat menjadi bahan komparasi atas model pemilihan langsung Pemilihan Kepala Daereah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia selama ini, termasuk yang bakal digelar pada 2020. Oleh karena itu, pemerintah pusat, DPR, KPU dan Bawaslu, Partai Politik, kalangan masyarakat sipil dan sebagainya, pantas memberikan perhatian khusus terkait proses suksesi Wagub DKI melalui DPRD DKI. Dari sini, dapat dijadikan bahan masukan revisi UU Pemilu maupun Pilkada. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *