Mendagri Butuh Masukan Publik Soal Larangan Eks Napi Koruptor Nyalon Pilkada

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian enggan berkomentar lebih jauh soal usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang eks narapidana koruptor maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.

Tito mengatakan akan mendengarkan aspirasi publik dulu, sebelum mengambil keputusan. “Belum sampai kesana, itu masih menjadi wacana. Dibicarakan dari KPU, prinsip kami mendengarkan aspirasi publik dulu,” ucap Tito, usai serah terima jabatan Kapolri di Lapangan Makobrimob, Kelapa Dua, Rabu (6/11).

Baca Juga:

Tito menjelaskan, ada konsepsi yang perlu diluruskan oleh masyarakat perihal status narapidana. “Dulu, orang ditangkap diproses masuk penjara itu konsepnya pembalas. Supaya dia bikin susah orang dibikin susah dengan cara masuk penjara maka disebut dengan prison. Tapi dalam perkembangan lebih lanjut dalam teori ilmu kriminologi sejarah itu fight crime stop the criminal, yang kita perangi adalah perbuatannya bukan orangnya,” ucap Tito.

Pria kelahiran Sumatera Selatan itu mencontohkan, di beberapa negara demokrasi maju, konsep pembalasan dalam prison diganti sebagai koreksi atau rehabilitasi. Jadi, setelah ia masuk penjara, maka yang dianggap hilang adalah mengkoreksi kemungkinan dan niatanya melakukan tindakan yang sama.

Dalam kasus Pilkada dan napi eks koruptor, bisa menerima pembalasan atau koreksi. Pembalasan dalam hal ini pencabutan hak-hak berpolitik, atau koreksi, yang artinya masih ada kebaikan pada narapidana eks koruptor tersebut.

“Nah kalau dia sudah baik, sudah terkoreksi sudah direhab menjadi baik kembali, kenapa nggak dikasih kesempatan mereka untuk memperbaiki diri dan mengabdikan dirinya kepada rakyat?,” kata Tito.

“Kemendagri tidak mau mengambil sikap dulu. Saya lebih mengutamakan mendengarkan aspirasi publik publik. Mau mengambil prinsip pembalasan atau prinsip koreksi,” pungkasnya.[asa]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *