Mendagri: Penanganan Radikalisme Bukan Hanya Tugas Kepolisian atau BNPT Saja

  • Whatsapp
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

INDOPOLITIKA.COM- Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnavian mengatakan, pencegahan dan penanganan radikalisme maupun tindakan terorisme memerlukan kerjasama lintas sektoral.

“Radikalisme, artinya ideologi yang memperbolehkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuannya, jadi perlu upaya preventif, kemudian upaya penegakan hukum, dan lain-lain. Ini memerlukan kegiatan lintas sektoral, bukan hanya Kepolisian atau BNPT saja, tapi melibatkan banyak sekali stakeholder,” terang Tito di Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Berita Lainnya

Tak hanya itu, menurut mantan Kapolri ini, penanganan radikalisme juga diperlukan penindakan dengan berbagai kajian, termasuk persoalan global.

“Kemudian berikutnya lagi bagaimana untuk penindakannya apakah perlu penegakan hukum yang keras? Bagaimana menghadapi persoalan-persoalan yang dari luar negeri, dari daerah konflik dan seterusnya,” jelasnya.

Tito menambahkan, melalui Koordinasi langsung Wakil Presiden Ma’ruf Amin, beberapa pemangku kepentingan lintas kementerian dan lembaga akan bekerjasama dalam melakukan kegiatan preventif radikalisme.

“Jadi intinya Pak Wapres ini meminta masukan sekaligus berdiskusi pembentukan pembuatan grand design strategi yang lebih komprehensif dalam menghadapi terorisme. Ini kemudian kita sepakat tetap BNPT sebagai sentra utama, tapi BNPT ini mengkoordinir harian dengan semua stakeholder, baik pemerintah maupun non pemerintah, tapi di bawah komando atau koordinasi langsung Wapres,” tandasnya.[sgh]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *