Mendagri Tito Minta Dana Pilkada Segera Dicairkan dan Tak Dipolitisir

  • Whatsapp
Mendagri Tito Kanavian

INDOPOLITIKA.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengharapkan pencairan dana hibah Pilkada tidak dipersulit dengan nuansa kepentingan politik. Hal ini disampaikan Mendagri Tito Karnafian saat menggelar Rapat Koordinasi melalui Video Conference terkait Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Jumat (5/6/2020).

Tito menyatakan, dana hibah dari daerah yang melaksanakan Pilkada telah disepakati lewat Naskah Perjanjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan pilkada yakni KPU dan Bawaslu.

Berita Lainnya

“Tolong rekan-rekan kepala daerah, usulan atau NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan. Berapapun dicairkan kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu Daerah agar mereka betul-betul memiliki nafas, memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan 15 Juni ini,” kata Tito .

Ia meminta agar pelaksanaan pilkada dan pencairan NPHD tidak diperumit dengan politik transaksional. Alasannya, meski berskala kontestasi lokal, namun Pilkada di 270 menjadi Pilkada Serentak terbesar yang juga berimbas pada stabilitas politik nasional.

“Demi bangsa dan negara agar kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan, jangan sampai terjadi transaksional, politik kepentingan kepada penyelenggara dari rekan-rekan kepala daerah. Tolong ini sekali lagi politik memang iya politik lokal, tapi kalau untuk kepentingan nasional, saya kira kita harus satu pemikiran yang sama,” ujar Tito yang mantan Kapolri ini.

Dia meminta penyelenggara Pilkada agar mempertimbangkan durasi kampanye tidak terlampau lama. Hal itu agar bisa memajukan tahapan lainnya yang memang butuh waktu yang lama.

“Teman-teman KPU apakah mungkin masa kampanye masih bisa dipendekkan lagi. Kalau dipendekkan lagi maka implikasinya tahapan lanjutan sebetulnya masih bisa diundurkan awal Juli mungkin dengan adanya penghematan sekian hari. Otomatis dimanfaatkan waktu yang dipangkas itu untuk dipertajam lagi kegiatan-kegiatan yang memerlukan kegiatan misalnya sosialisasi atau pemutakhiran data yang resiko interaksi sosialnya sangat tinggi menjadi lebih rendah karena adanya tambahan waktu,” jelas Tito.

Dia juga meminta agar pelaksanaan Pilkada serentak melibatkan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di masing-masing daerah. Hal itu untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dan memastikan penyelenggaraan pilkada aman bagi masyarakat dan bagi penyelenggara yang terlibat.

“Pelaksanaan Pilkada serentak ini adalah bentuk stimulus dan optimisme dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat bahwa kita bisa bangkit dan bersama melawan Covid-19,” tutup Tito. [rif]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *