Menerka Sikap Jokowi Dibalik UU KPK dan RUU Lainnya

  • Whatsapp
Presiden Jokowi

Langkah Presiden Jokowi dan DPR yang secara cepat mengesahkan UU KPK serta memilih pimpinan KPK yang diduga bermasalah, memang mengejutkan sekaligus mengecewakan kita semua. Di luar dugaan pula, gelombang gerakan mahasiswa merespon hal itu meluas di berbagai daerah.

Namun Jokowi merespon dingin tuntutan para mahasiswa itu. Ia keukeuh tidak akan mengeluarkan Perppu KPK. Mengapa Jokowi bersikap seperti ini? jika boleh menerka nerka, ada dua dugaan yang membuat sikap Jokowi seperti itu.

Baca Juga:

Dugaan pertama, Jokowi sebagai Presiden parca Pilpres 2019 ini tak sepenuhnya memegang kendali kekuasaan. Pengaruh kekuatan politik oligarki di sekelilingnya sangat besar. Posisi Jokowi dalam peta politik ini terlihat hanya sebagai petugas dan kepanjangan tangan partai.

Kekuatan para politisi senior di sekitar Jokowi juga cukup dominan. Mereka punya kendali penuh terhadap partai dan kader-kadernya di parlemen. Kepentingan elit partai sepertinya akan lebih didengar oleh anggota parlemen ketimbang Jokowi.

Posisi Jokowi terhadap partai bisa dibilang cukup lemah. Ya, memang Jokowi besar karena prestasinya memimpin Solo dan Jakarta, bukan sebagai pemimpin partai. Beda misalnya ketika SBY menjadi presiden, ia juga pembina Demokrat yang bisa langsung mengendalikan kekuatan di parlemen.

Jokowi selama 5 tahun terakhir tidak berupaya “membangun” kekuatan politiknya lewat partai. Misalnya, menjadi pembina atau penasihat salah satu partai besar. Ia justru hanya mendorong anak-anak muda lewat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk membangun tradisi politik baru.

Isu tarik menarik pengaruh di sekitar Jokowi pasca Pilpres 2019 juga terus mencuat. Setiap kelompok berusaha ingin lebih dominan atau setidaknya tetap dalam pusaran kekuasaan. Sudah pasti tarik menarik ini akan dihadapi Jokowi dan ia berusaha menjadi kekuatan politik penyeimbang.

Dugaan kedua, Jokowi jangan-jangan memang tidak peduli lagi dengan aspirasi yang berkembang seputar UU KPK dan RUU lainnya. Ia mungkin berpikir, popularitas tak perlu lagi menjadi pertimbangan di periode kedua ini. Bisa saja ia berasumsi, kebijakan yang tidak populis harus ia lakukan demi mencapai tujuan lain, seperti menggenjot investasi dan kepastian hukum bagi pengusaha. Meskipun caranya “melemahkan” KPK.

Narasi dari asumsi ini, adalah menganggap KPK sebagai penghambat investasi. Narasi ini kemudian muncul dan diperkuat dengan pernyataan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, baru-baru ini. Jokowi sepertinya mendapat masukan dan menerima argument seperti itu sehingga setuju atas revisi UU KPK.

Jika asumsi ini yang dipakai, maka sebesar apapun tekanan gerakan mahasiswa, sepertinya tidak akan menggeser sikap Jokowi yang tidak akan mengeluarkan Perppu KPK, seperti tuntutan mahasiswa. Pemerintah akan menyarankan kelompok yang keberatan untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). (rma)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *