Mengapa Cilangkahan Harus Jadi Kabupaten?

  • Whatsapp
Ilustrasi: Otonomi daerah

Penulis: Akhmad Jajuli

INDOPOLITIKA.COM – Mengapa Cilangkahan Harus Jadi Kabupaten? Sebagai perbandingan luas wilayah dan jarak tempuh kita ambil Jawa Tengah. Dari Cirebon (Jawa Barat) hingga Semarang (Jawa Tengah) kita akan melewati wilayah Kab/Kota : Kab Brebes, Kab Tegal, Kota Tegal, Kab Pemalang, Kab Pekalongan, Kota Pekalongan, Kab Batang, Kab Kendal, Kota Semarang. Sembilan Kabupaten Kota.

Berita Lainnya

Kita juga ambil perbandingan luas wilayah dan jarak tempuh di Provinsi Lampung : Kab Lampung Selatan – Kota Bandar Lampung – Kab Pesawaran – Kab Pringsewu – Kab Tanggamus. Atau kalo memutar ke Timur : Kab Lampung Selatan – Kab Lampung Timur – Kab Lampung Tengah – Kab Tulang Bawang – Kab Mesuji. Rata2 empat atau lima Kabupaten/Kota.

Dengan jarak yg hampir sama dengan route2 yg disebutkan di atas (Jawa Tengah dan Lampung) maka di Banten hanya terdapat satu Kabupaten Lebak — yg membentang antara Cipanas yg berbatasan dengan Jasinga di Utara (Kab Bogor) dengan Cilograng atau Cibeber yg berbatasan dengan Palabuan Ratu di Selatan (Kab Sukabumi) — dengan Jarak Tempuh sekitar 200 Km.

Jarak Tempuh dari Cilograng ke Rangkasbitung sekitar 170 Km. Jarak Tempuh dari Warungbanten (Kec Cibeber) ke Rangkasbitung via Malingping juga sekitar 170 Km atau sekitar 120 Km jika via Cipanas.

Jarak Tempuh “terdekat” dimiliki oleh Warga Kec Banjarsari : sekitar 70 Km apabila via Pandeglang atau sekitar 65 Km apabila via Gunung Kencana dan Cileles.

Dengan jarak tempuh sejauh itu maka akan jauh dari esensi dan maksud Otonomi Daerah yakni “Lebih mendekatkan pelayanan dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.”

Contoh yg gampang dalam hal pembuatan KTP Elektronik, pembuatan Akte Kelahiran, dll. Untuk membuat KTP saja, misalnya, butuh uang sekitar Rp 600.000,00 (utk transportasi, konsumsi dan penginapan semalam).

Dalam hal Kesehatan, contoh lain lagi. Betapa sangat merepotkan apabila Warga Lebak Selatan akan berobat ke RS Adjidarmo di Rangkasbitung.  Untung saja sejak tahun 2005 telah ada RSUD Malingping milik Pemprov Banten. Dan sebentar lagi akan ada RS milik Pemprov Banten lainnya yakni RSUD Cilograng.  Adanya dua RS milik Pemprov Banten itu menunjukkan ketidakmampuan Pemkab Lebak menyediakan fasilitas kesehatan yg layak bagi warganya.

Pembangunan SMAN dan SMKN di Lebak Selatan kini sangat  tertolong oleh adanya perubahan kewenangan yang semula di Kabupaten menjadi kewenangan Provinsi. Namun penanganan Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP, Madrasah Tsanawiyah) oleh Pemkab Lebak masih jauh dari memuaskan.

Hingga tahun 90-an Warga Lebak Selatan masih harus bersekolah SLTA ke Rangkasbitung (Ibukota Kabupaten) — termasuk Penulis, antara tahun 1980/1983. Akibatnya sangat banyak lulusan SLTP yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya ke jenjang SLTA.

Potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Lebak Selatan kurang tergali secara optimal : dari sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan, Pariwisata, Pertambangan, Transportasi, Telekomunikasi, dll.

Pemekaran 10 Kecamatan di Lebak Selatan dari Kabupaten Induk (Kab Lebak) adalah kebutuhan riil warga masyarakat — bukan kepentingan segelintir elit politik Lebak Selatan. Istilah kampungnya “Teu Kageroh” — kalo masih harus bergabung dengan Kabupaten Induk.

Segala persyaratan Administratif sudah lengkap. Maka selanjutnya Bakor PKC (Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan) perlu melakukan langkah2 ekstra, antara lain sbb :

  • Adakan Apel Besar Warga dari 10 Kecamatan sebagai wujud dukungan riil terhadap upaya pembentukan DOB Cilangkahan. Minimum hadir 10.000 Orang. Kalo masih pandemi Covid – 19 maka cukup dengan Dukungan Tertulis berupa Tanda Tangan Dukungan dilampiri fotocopy Kartu Identitas;
  • Lakukan Penggalangan Dana berupa Donasi Dana Perjuangan. Minimum Rp 5.000,00 per orang. Tentu saja nanti akan ada banyak orang yang memberikan Donasi lebih dari Rp 5.000,00. Insya Allah bisa terkumpul Dana sekitar Rp Satu Milyar. Jumlah yg cukup utk pergerakan Bakor PKC.
  • Segera mendatangi Komisi II DPR RI, Wapres RI selaku Ketua DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) dan secara pribadi berasal dari Banten, Sekjen Kemendagri (Pak H.M. Hudori yg berasal dari Cimanggu, Pandeglang) dan Dirjen Otonomi Daerah.
  • Apabila dipandang perlu lakukan Aksi Massa di DPR RI.

Setelah kepemimpinan Ka H Hifni Nawawi (Alm), maka kini di bawah kepemimpinan Ka H Ery Djuhaeri dkk  insya Allah akan mampu mewujudkan terbentuknya DOB Cilangkahan. Aamiin YRA.

Momentumnya adalah “nyelip” di antara upaya Pemekaran Provinsi Papua. Ini kesempatan emas di tengah2 tahapan Moratorium yg diberlakukan Presiden Jokowi sejak tujuh tahun lalu..

Upaya pembentukan DOB Cilangkahan adalah langkah politis. Dan karenanya harus dilakukan dengan langkah-langkah politis pula (administratif, diplomasi, tekanan massa, opini publik, kemampuan anggaran, dll) — jangan hanya menggunakan cara-cara yang “biasa-biasa” saja. [***]

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *