Menkes Minta BPJS Segera Berbenah Sebelum Bangkrut

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM- Badan Penyelenggara Kesehatan Jaminan Sosial (BPJS) diminta untuk melakukan pembenahan diri agar lebih baik. Hal itu menyusul adanya sindiran dari Presiden Jokowi terkait dengan tata kelola yang buruk BPJS Kesehatan. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan perbaikan dilakukan agar BPJS bisa keluar dari devisit anggaran yang selama ini dialami.

“(BPJS Kesehatan) harus sadar dan mudah-mudahan cepat perbaiki kalau lembaganya mengalami defisit. Perbaikan mulai dari harus melakukan pengecekan kembali pengeluaran-pengeluarannya bagaimana dan harus meninjau kembali apa yang dilakukan,” ujar Terawan.

Bacaan Lainnya

Terawan menduga, devisit BPJS Kesehatan terjadi karena pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien hingga jor-joran. Ini dalam artian, banyak dokter memberikan tindakan yang tidak perlu dan membuat biaya klaim rumah sakit membengkak.

Ia mencontohkan, dari klaim operasi seksio sesarea atau sesar yang sangat tinggi, mencapai Rp 260 triliun atau sebanyak 45 persen. Padahal, seharusnya proporsi operasi ini menurut Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO) sekitar 20 persen.

“Berarti (BPJS Kesehatan) harus koreksi diri mana yang harus benar-benar dilakukan seksio dan mana yang tidak supaya tidak ada pembengkakan biaya. Kalau uangnya (iuran JKN-KIS) terbatas ya pengeluarannya juga harus dibatasi,” katanya.

Belum lagi, biaya pengobatan penyakit jantung sebesar Rp 10,5 triliun pada tahun 2018.

Inilah yang harus diperhatikan kepada semua pejabat dan pegawai BPJS Kesehatan. Bekerja berdasarkan sesuai dengan kriteria  dan perhitungan yang benar.

Maksudnya kata Terawan,  pelayanan kesehatan yang harusnya diberikan pada pasien adalah pelayanan kesehatan dasar. Yaitu pelayanan kesehatan berdasarkan diagnosa yang benar dan diterapi dengan optimal sehingga pembiayaan tidak menjadi berat.

“Padahal undang-undang (UU) mengamanatkan pelayanan kesehatan dasar,” ujarnya.

Ia khawatir jika pengeluaran terlalu berlebihan maka lembaga asuransi sosial itu bisa alami defisit bahkan bangkrut.

Sebelumnya, Jokowi kembali menyentil BPJS Kesehatan. Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya di RSUD Subang, Jawa Barat, Jumat 29 November 2019, kemarin.  Jokowi memandang pokok permasalahan BPJS Kesehatan berada di internal institusi, bukan rumah sakit atau pasien. Ia pun meminta BPJS Kesehatan bisa menyelesaikan persoalan yang ada, yakni defisit anggaran yang terus membengkak.[pit]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *