Menkopolhukam Menjamin Tidak Ada Yang Berani Bentuk Sistem Khilafah di NKRI

  • Whatsapp
Menkopolhukam Mahfud MD

INDOPOLITIKA.COM- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjamin pembentukan sistem khilafah tidak akan terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata dia, tidak ada namanya sistem khilafah dalam Islam, yang ada hanyalah prinsip khilafah yang tertuang dalam Al-quran.

“Dalam Al Quran disebutkan tentang khilafah yang maksudnya adalah negara yang memiliki pemerintahan, namun sistemnya seperti apa, Islam tidak mengajarkan soal itu. Artinya setiap negara bisa menentukan sendiri sistem pemerintahannya,” katanya saat memberikan sambutan pada Dialog Kebangsaan Korps Alumni HMI, di Kalimantan Barat, Sabtu (27/10/2019) malam.

Baca Juga:

Menurut Mahfud, Indonesia dan Islam adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga tidak ada yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan cara yang radikal.

Mahfud menambahkan, jika ada yang beranggapan dengan menerapkan sistem khilafah di negara akan menghilangkan kasus pencurian, itu tidak dibenarkan. Ia mencontohkan, di Arab Saudi banyak kasus terjadinya potong tangan ketika melakukan pencurian. Jadi, kata dia, tidak ada yang beranggapan dengan menerapkan sistem khilafah dapat menghentikan mata rantai kasus korupsi.

Mahfud menegaskan itu tidak mungkin. Di Arab Saudi saja sebanyak 200 pangerannya ditangkap karena kasus korupsi.

“Saya menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas menjadi tanggung jawab semua masyarakat Indonesia, sehingga kita harus bisa bersama-sama membangun bangsa ini untuk menuju Indonesia emas tersebut,” kata Mahfud.

Maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini. Menkopolhukam Mahfud MD sangat memaklumi. Namun, Mahfud mengajak masyarakat untuk berfikir jauh sebelum negara Indonesia merdeka, semua kekayaan negara dikorupsi oleh penjajah, karena belum merdeka, Indonesia tidak memiliki instrumen hukum yang dapat menekan angka korupsi tersebut. Berbeda dengan saat ini, setelah merdeka. Indonesia sudah memiliki instrumen hukum. Seperti, polisi, hakim, jaksa, dan KPK.

Dia juga berharap kepada para alumni HMI agar berkontribusi dalam menyukseskan berbagai program pemerintah, khususnya mewujudkan Indonesia Emas tahun 2024.[pit]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *