Internasional

Menlu Alan Harapkan Investasi Indonesia di Filipina Selatan

Menlu Retno Marsudi (kanan) bersama Menlu Filipina Alan Peter S Cayetano di Kemenlu RI, Jakarta, Senin 20 Agustus 2018. (Foto: Marcheilla Ariesta)

Jakarta: Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter S Cayetano menyampaikan harapannya agar pihak swasta Indonesia dapat meningkatkan investasi di negaranya, terutama di Filipina Selatan. Keinginan ini disampaikan usai berlakunya Bangsamoro Organic Law.

Permintaan disampaikan Alan dalam pertemuannya dengan Menlu RI Retno Marsudi. Meski demikian, kata Retno, Filipina tidak secara spesifik menyampaikan sektor mana yang mereka inginkan.

"Di banyak hal, tidak secara spesifik disebut. Tapi misalnya selama ini kita kan banyak sekali bermain di sektor konstruksi, di wilayah lain selain wilayah selatan. Beliau harapkan faktor ini dapat juga dilakukan di wilayah selatan," ucap Retno di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senini 20 Agustus 2018.

Retno menambahkan Filipina berharap banyak dari Indonesia, karena selain sudah berpengalaman di bidang investasi, ada juga kedekatan budaya. 

"Selain faktor bahwa Indonesia sudah berpengalaman berinvestasi di Filipina, ada kedekatan kultural juga antara Indonesia dengan Filipina bagian selatan," tukasnya.

Selain di bidang investasi, Filipina juga ingin meningkatkan kerja sama pendidikan di bagian selatan. Retno menuturkan per tahun ini sudah ada kerja sama tersebut.

"Beliau mengapresiasi sekali kerja sama pendidikan yang memang diharapkan, termasuk untuk wilayah Filipina selatan adalah sekarang kerja sama ekonomi," tutur Menlu Retno.

Menurut dia, dengan adanya Moro Organic Law, akan ada pemerintah otonom di Filipina. Hal ini dinilai baik untuk membangun kerja sama ekonomi tersebut.

"Sebagai negara yang bertetangga dekat beliau mengharapkan agar Indonesia dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di wilayah tersebut," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Asia Tenggara Kemenlu Denny Abdi mengatakan Filipina ingin belajar dan banyak melihat dari Indonesia dalam membangun kembali daerah yang habis dikuasai pemberontak, dalam hal ini Aceh. 

"Mereka ingin Indonesia tetap membantu, termasuk dalam membantu pembangunan ke depan," imbuhnya.

Meski demikian, tutur Denny, tidak menutup kemungkinan latar belakang agama menjadi alasan Filipina meminta bantuan dari Indonesia. 

Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyetujui pengesahan Undang-Undang Organik Bangsamoro bagi minoritas Muslim di selatan Pulau Mindanao. UU ini membuat kawasan itu bakal mendapat kekuasaan otonom pada 2022.

Pengesahan ini dilakukan setelah parlemen Filipina menyetujui isi dari UU lewat pembahasan intensif. UU Bangsamoro ini menggantikan UU Wilayah Otonomi Muslim Mindanao. 

UU Bangsamoro memiliki kewenangan yang lebih besar bagi daerah untuk mengatur aturan perpajakan, pembentukan pemerintah daerah, parlemen dan sistem hukum.

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close