Menlu Australia Julie Bishop (kanan) bersama dengan PM Australia Malcolm Turnbull (Foto: AFP).

Canberra: Pemerintah Australia terguncang dengan upaya pergantian kekuasaan Perdana Menteri Malcolm Turnbull. Kini Menteri Luar Negeri Julie Bishop turut serta mengincar jabatan Turnbull.
 
Baca juga: PM Australia Terancam Dipaksa Copot Jabatan.
 
Hingga saat ini Malcolm Turnbull masih menjabat sebagai PM Australia. Namun kini Turnbull menghadapi tantangan dalam tubuh partainya sendiri, melawan mantan Menteri Dalam Negeri Peter Dutton dan pelaksana tugas Menteri Dalam Negeri Scott Morrison kemudian Menlu Julie Bishop pun turut serta dalam perebutan kekuasaan.
 
Turnbull sendiri dalam tekanan untuk mundur dari kursi Ketua Partai Liberal, sementara Bishop selama ini menjabat sebagai wakilnya. Mundurnya beberapa menteri dalam kabinet Turnbull makin mempersulit posisinya.
 
Tetapi keputusan Bishop untuk ikut dalam perlombaan menuju kursi nomor 1 Australia ini diperkirkan memiliki maksud lain. Masuknya Bishop bisa memecah dukungan parlemen yang lebih condong kepada Dutton. Demikian diberitakan Radio New Zealand, Kamis 23 Agustus 2018.
 
Pada pemilihan Ketua Partai Liberal Selasa 21 Agustus 2018, Turnbull menang tipis dari lawannya, Peter Dutton. Namun Dutton mengajukan pemungutan suara kedua pada Jumat 24 Agustus, jika bisa mengumpulkan surat dukungan oleh mayoritas Partai Liberal.
 
Morrison akan turut menantang kepemimpinan dari Turnbull. Namun tidak jelas apakah dukungan besar bisa diraihnya.
 
Baca juga: PM Australia Menolak Mundur.
 
Kondisi yang terjadi dalam pemerintahan Australia saat ini mendapatkan sorotan dari kelompok oposisi, Partai Buruh. Menurut Ketua Partai Buruh, Bill Shorten, Australia sudah tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi.
 
"Pemerintah boleh menunda parlemen, tetapi mereka tidak bisa menghadapi anggapan kegagalan pemerintahan ini," ujar Shorten.
 
Hingga saat ini tidak ada perdana menteri yang bisa berkuasa penuh selama tiga tahun sejak mantan Perdana Menteri John Howard kalah dalam pemilu 2007 lalu. Howard sendiri berkuasa hingga lebih dari 11 tahun.
 
Sebagian besar perdana menteri yang berkuasa setelah Howard, digulingkan oleh partai mereka sendiri berdasarkan poling suara dukungan yang rendah.

Cek berita dan artikel menarik lainnya di Google News Indopolitika.com