Internasional

Menlu RI Tegaskan Repatriasi Rohingya Harus Segera Terlihat

Menlu Retno Marsudi berbicara mengenai Rohingya di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS, 25 September 2018. (Foto: Kemenlu RI)

New York: Perkembangan repatriasi oleh Pemerintah Myanmar di Rakhine State harus dapat segera dilihat dan dirasakan untuk meringankan beban pengungsi. Demikian ditegaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan Kelompok Kerja Tingkat Menteri mengenai Myanmar di sela-sela Sidang Majelis Umum ke-73 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Selasa 25 September 2018.

Pernyataan Menlu Retno merujuk pada perjanjian repatriasi etnis minoritas Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar. Meski kedua negara sudah sepakat merepatriasi para Rohingya, namun hingga kini belum terlihat ada perkembangan berarti. 

Menlu RI menyatakan kepercayaan dan kerja sama yang baik antara Bangladesh dan Myanmar merupakan aset penting untuk proses repatriasi ini.

"Trust ini krusial karena memungkinkan kedua belah pihak saling membuat situasi yang lebih baik agar proses repatriasi dapat segera berjalan," ujar Menlu RI, dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id.

Selain itu, Menlu RI juga menegaskan agar ada tindak lanjut dari perjanjian yang telah ditandatangani. Perjanjian juga harus dapat diimplementasikan untuk memberikan kemajuan nyata.

Myanmar telah menandatangani MoU dengan UNHCR dan UNDP pada 6 Juni 2018, dan telah membentuk berbagai komite untuk situasi di Rakhine State, termasuk Central Committee for Implementation of Peace, Stability and Development of Rakhine State tahun 2016.  

Baca: PBB: Militer Myanmar Bantai Rohingya Secara Brutal

Dalam pertemuan ini, Menlu RI juga mendorong masyarakat internasional untuk terus memberikan perhatian dan pengawasan terhadap jalannya proses repatriasi di Rakhine State. Masyarakat internasional juga perlu untuk membantu secara komprehensif proses repatriasi ini. 


Komunitas global diminta peduli terhadap isu Rohingya. (Foto: Kemenlu RI)

Menlu RI juga kembali menekankan tiga faktor penting untuk mengubah situasi di lapangan menjadi lebih baik. Pertama, menciptakan lingkungan kondusif, termasuk jaminan keamanan sehingga terdapat kepercayaan untuk kembali ke daerah asal. 

Kedua, memajukan proses repatriasi dan jaminan mempertahankan situasi kondusif. Ketiga, penciptaan pembangunan inklusif, khususnya dukungan di sektor ekonomi. 

Pertemuan dihadiri lebih dari 15 peserta, di antaranya pejabat setingkat Menteri dari Kanada, Australia, Bangladesh, Denmark, Gambia, Indonesia, Liechtenstein, Malaysia, Belanda, serta sejumlah pejabat tinggi dari Perancis, Italia, Norway, Swedia, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat.

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close