INDOPOLITIKA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyatakan dukungannya terhadap program pendidikan bergaya militer bagi siswa bermasalah yang saat ini sedang dijalankan di beberapa wilayah Jawa Barat.
Ia bahkan mengusulkan agar program tersebut diadopsi secara luas di seluruh Indonesia jika terbukti berhasil.
Hal tersebut disampaikan Natalius Pigai usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Kantor Kementerian HAM, Jakarta.
“Jika program ini sukses di Jawa Barat, maka Kementerian HAM akan mengajukan kepada Menteri Pendidikan Nasional agar mengeluarkan regulasi yang memungkinkan penerapannya secara masif di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menegaskan bahwa pendidikan di barak militer tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.
Ia menyebut program ini justru bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun mentalitas.
“Yang dibangun adalah pengetahuan, keterampilan, dan mental yakni kedisiplinan, produktivitas, serta tanggung jawab. Semua elemen ini justru sejalan dengan semangat hak asasi manusia. Jadi tidak ada pelanggaran di situ,” jelasnya.
Ia juga mengakui bahwa pihaknya sempat khawatir program ini mengandung unsur hukuman fisik atau corporal punishment. Namun setelah dilakukan pengecekan, kekhawatiran tersebut tidak terbukti.
“Setelah kami telusuri, ternyata program ini tidak mengandung unsur corporal punishment. Jadi tidak ada pelanggaran sedikit pun terhadap HAM,” tambahnya.
Meski demikian, program ini tidak lepas dari kontroversi. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menyampaikan kritik terhadap pengiriman siswa ke barak militer, dengan alasan bahwa TNI tidak memiliki kewenangan dalam memberikan pendidikan kewarganegaraan.
“Itu bukan ranah TNI untuk memberikan edukasi kewarganegaraan. Perlu dikaji ulang, apa sebenarnya maksud dari program tersebut,” ujar Atnike.
Sejumlah wilayah di Jawa Barat diketahui telah mengimplementasikan program pendidikan berbasis kedisiplinan ala militer atas inisiatif Gubernur Dedi Mulyadi. Namun, respons publik atas program tersebut masih beragam.(Chk)
Tinggalkan Balasan