Menteri Syafruddin ‘Tersengat’ Survei ASN

  • Whatsapp
Menteri PANRB Syafruddin saat menjadi pembicara dalam Kongres dan Seminar Forum Dewan Guru Besar Indonesia ke-2 di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (6/8/2019)

INDOPOLITIKA- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin agaknya ‘tersengat’ hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM) yang mengungkap bahwa mayoritas aparatur sipil negara (ASN) menolak rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.

Oleh karenanya, Menteri Syafruddin, buru-buru mengingatkan seluruh ASN harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. Menurut dia, sudah semestinya ASN menerima hal ini dengan positif. “ASN sudah ada kontrak dengan negara. Di mana pun tempatnya akan siap. Sudah tertuang di undang-undang dan PP-nya,” ujar Syafruddin.

Baca Juga:

Dalam Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerinntah (PP) Nomor 11/2017 tentang Manajamen ASN, tertulis bahwa setiap ASN harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.

Syafruddin menegaskan, yang akan ikut berpindah nantinya adalah ASN yang berada di kementerian dan lembaga atau instansi pusat. Namun, ada pula sebagian yang menduduki masa pensiun saat perpindahan dilakukan. “Tentu yang akan menduduki adalah ASN muda. Mereka yang andal, siap mental, berwawasan, memiliki kemampuan berpikir bagus,” kata Syafruddin

Mantan Wakapolri itu menyampaikan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan rencana perpindahan ibu kota. Pemerintah telah melakukan pertimbangan yang matang dan kajian dari berbagai aspek sebelum memutuskan kebijakan ini. Syafruddin menambahkan, perpindahan ibu kota merupakan niat baik untuk menjadikan bangsa Indonesia maju.

Menurut dia, tidak ada satu pun negara di dunia yang ketika membuat kebijakan akan menyusahkan masyarakatnya. “Pasti manfaatnya akan besar bagi siapa pun,” kata dia.

Syafruddin juga meminta seluruh ASN agar berpikir positif terhadap rencana pemerintah ini. Di ibu kota yang baru nanti, ia memastikan bahwa akan tersedia fasilitas yang baik untuk seluruh abdi negara. “Jadi jangan sedikit-sedikit berpikir negatif. Supaya tidak terjadi kekisruhan,” kata Syafruddin.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil survei IDM yang digelar pada 7 hingga 20 Agustus 2019 lalu, terkait pemindahan pusat pemerintahan dan ibu kota negara, terungkap, 94,7 persen dari 1.225 ASN yang dijadikan responden menolak ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan.

“Hanya 3,9 persen saja yang setuju, sisanya abstain,” ucap Direktur Eksekutif IDM Harly Prasetyo.

Dia menerangkan bahwa alasan penolakan mereka didapati 93,7 persen menyatakan khawatir dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan anak yang kurang bermutu. Sebab, sarana yang berkualitas banyak di DKI Jakarta.

“Sebanyak 92,6 persen ASN menyatakan gaji dan pendapatan mereka tidak akan mencukupi biaya hidup mereka di ibu kota baru,” ungkap Harly.

Sementara itu ketika ditanyakan bagaimana jika mereka dipaksa pindah bertugas ke ibu kota negara yang baru, maka 78,3 persen akan mengajukan pensiun dini dari tugasnya, 19,8 persen akan ikut pindah dan sisanya menjawab tidak tahu.

Survei yang dilakukan IDM ini menggunakan metode multistage dandom sampling dengan jumlah respondent 1.225, pada tingkat kepercayaan 95 persen dan memiliki margin of error -/+ 2,1 persen.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *