Menteri, Wamen dan Staf Khusus Masih Ada Yang ‘Bandel’ Belum Setor LHPKN

  • Whatsapp
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rahman.

INDOPOLITIKA.COM- Para menteri, wamen dan staf khusus Presiden masih ada yang bandel, hingga kini belum juga menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Padahal mereka sudah lebih dari satu bulan diangkat.

Saking nakalnya Mensesneg Pratikno memerintahkan secara khusus kepada menteri, wamen dan staf khusus untuk secepatnya menyerahkan LHKPN. Perintah tersebut diungkapkan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rahman.

BACA JUGA:

“Dari Mensesneg sudah meminta kepada semua menteri, wamen dan juga meminta kepada stafsus presiden untuk menyelesaikan LHKPN,” kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Fadjroel mengaku sudah menyerahkan LHKPN kepada KPK. Ia rutin melaporkan hartanya setiap tahun semenjak menjabat sebagai komisaris utama PT Adhi Karya (Persero).

Untuk staf khusus presiden, kata Fadjroel, wajib melaporkan total kekayaannya. Menurut dia, para staf khusus sudah menyampaikan akan menyerahkan LHKPN pada Januari 2020.

“Semuanya saya lihat berjanji Januari selesai. karena sebulan lah, perlu sebulan (mempersiapkan). Lebih banyak detailnya dibanding laporan pajak. Tapi sebenernya gampang banget kok,” ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan terdapat tujuh menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju yang sudah melaporkan harta kekayaannya. Kendati begitu ia tidak menyebut secara gamblang nama-nama menteri-wakil menteri tersebut.

Febri menjelaskan tenggat waktu pelaporan harta kekayaan para menteri-wakil menteri sampai tanggal 20 Januari 2020. Kendati begitu, ia tetap meminta agar harta kekayaan dapat segera dilaporkan.

Terakhir yang diketahui telah melaporkan LHKPN adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud enggan membeberkan besar harta miliknya kini yang dilaporkan ke KPK.

Namun, dia tidak membantah bahwa terjadi penambahan harta sejak kali terakhir melapor LHKPN ke KPK pada 2013 silam saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *