Pilkada

Menyoal Penggunaan Bantuan Pemerintah Untuk Kepentingan Kampanye Pada Pilkada Purwakarta

Purwakarta – Belum lama ini jagat politik dan hukum di Purwakarta diramaikan dengan heboh dimanfatkannya program bantuan raskin untuk kampanye istri bupati. Adalah wakil bupati menjabat yang “tercyduk”, meminjam istilah “kids zaman now”, karena saat membagikan beras raskin, yang bersangkutan mengaitkannya dengan Anne Ratna Mustika, calon bupati yang istri Bupati petahana Dedi Mulyadi. Kasus yang sudah ditangani oleh Panwaslu Purwakarta ini sayangnya kandas begitu saja, karena Panwaslu menyatakan hal itu bukan pidana pemilu.

Alasannya KPU hingga saat ini belum menetapkan satu pun pasangan calon peserta pilkada 2018. Tahap kampanye baru akan dimulai tgl 15 Pebruari 2018. Meski demikian atas kasus tersebut, Panwaslu menyampaikan pesan kepada para calon terlebih yang punya afiliasi kepada petahana agar tidak sekali kali menggunakan fasilitas negara dan tidak melibatkn ASN saat tahapan kampanye berlangsung nantinya. Sanksi bagi pelanggaran tersebut bukan saja kode etik tapi juga pidana.

Keputusan Panwaslu Kabupaten Purwakarta dikritik keras Forum Pemerhati Pilkada Jabar. Agus Salim, koordinator lembaga ini menyatakan, Panwas terlihat takut dan kaku serta terkungkung pengetahuan lama. Agus menjelaskan harusnya Panwas memakai UU No. 10 tahun 2016. Jelas sekali diatur di pasal 71 ayat 3 mengenai larangan bagi pejabat negara melakukan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

Bunyi lengkap UU No. 10 Tahun 2016, Pasal 71 ayat (3) adalah:

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.

“FPP Jabat menyimpulkan, berpijak pada ayat 3 pasal 71 UU tersebut jelas wakil bupati Dadan telah melalukan pelanggaran,” ujar Agus.

Saat yang sama FPP Jabar juga ikut mempertanyakan masalah
dana bansos dan dana hibah Bupati Purwakarta yang dicurigai dipakai untuk kepentingan pemenangan Pilkada Bupati dan istrinya. Telah ditemukan fakta adanya alokasi dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta tahun 2015 sebesar Rp 50 miliar habis hanya dalam waktu enam bulan. Dari dokumen tertulis yang bisa diakses banyak pihak, ternyata alokasi dana hibah APBD 2015 pada Bulan Juni 2015 sudah terpakai sampai 99,33 persen, sementara pada kolom belanja daerah, realisasi dana untuk pembangunan lainnya berkisar antara 30 sampai 40 persen. “Kecurigaan publik muncul karena amat sangat mencolok, dana hibah habis direalisasikan sementara dana pembangunan justru tidak terserap dengan sempurna. Lebih parah lagi, penghabisan dana hibah dilakukan hanya dalam kurun waktu enam bulan. Harusnya semua mata memelototi pilkada Purwakarta,” pungkasnya.

Tags

Artikel Terkait

Close