Mau Turun Kelas Akibat Iuran BPJS Naik? Simak Neh Caranya

  • Whatsapp
Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf

INDOPOLITIKA.COM- Pemerintah bakal memberlakukan Kenaikan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan hingga dua kali lipat pada 1 Januari tahun 2020 mendatang.

Kenaikan tersebut sudah disetujui oleh Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden (Perpres) 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan yang  sudah diteken tanggal 24 Oktober 2019 maka Iuran BPJS Kesehatan naik 100%.

Baca Juga:

“Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Perpres 82/2019 tentang Jaminan Kesehatan,” tulis Jokowi dalam pertimbangan Perpres tersebut, dikutip Rabu (30/10/2019).

Dalam pasal 29 Perpres tersebut, disebutkan bahwa iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) meningkat menjadi Rp 42 ribu dari sebelumnya Rp 25.500. Adapun kenaikan iuran yang berasal dari anggaran pemerintah ini berlaku surut pada 1 Agustus 2019.

Sementara itu, pasal 34 beleid tersebut menyebutkan iuran peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) kelas III meningkat menjadi 42 ribu dari sebelumnya Rp 25.500.

Adapun iuran peserta atau mandiri kelas II akan meningkat menjadi Rp 110 ribu dari sebelumnya Rp 51 ribu. Sementara itu, iuran peserta kelas 1 akan naik menjadi Rp 160 ribu dari yang sebelumnya Rp 80 ribu.

Nah Jika masyarakat khususnya bagi peserta mandiri merasa keberatan atas kenaikan iuran kepesertaan ini, maka ada cara untuk bisa turun kelas.

Humas BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan masyarakat bisa mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk mengurus penurunan kelas.

“Jika memang tak mampu bisa ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Anas Ma’ruf

Iqbal menambahkan, untuk mengurus penurunannya, peserta, nantinya melapor ke dinas dengan melampirkan fotokopi KTP, KK, dan halaman depan buku tabungan rekening Mandiri/BRI/BNI/BCA. “Masing-masing dua lembar,” tuturnya.

Syarat perubahan kelas rawat:

Perubahan kelas rawat dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun dan harus diikuti perubahan kelas rawat seluruh anggota keluarga.

Peserta yang melakukan perubahan kelas perawatan pada bulan berjalan, maka kelas perawatan barunya berlaku pada bulan selanjutnya.

Adapun persyaratan perubahan kelas rawat yaitu asli/fotocopy Kartu Keluarga. Bagi peserta yang belum melakukan Autodebet rekening tabungan dilengkapi dengan:

-Fotokopi buku rekening tabungan BNI/BRI/Mandiri/BCA (dapat menggunakan rekening tabungan Kepala Keluarga/anggota keluarga dalam Kartu Keluarga/penanggung

ta mengunjungi Mobile Customer Service (MCS) pada hari dan jam yang telah ditentukan, mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan menunggu antrian untuk mendapatkan pelayanan.

Mall Pelayanan Publik

Peserta mengunjungi Mall Pelayanan Publik, mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan menunggu antrian untuk mendapatkan pelayanan.

Kantor Cabang dan Kantor Kabupaten/Kota

Peserta mengunjungi Kantor Cabang atau Kantor Kabupaten/Kota, mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP), mengambil nomor antrian pelayanan loket perubahan data dan menunggu antrian.[pit]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *