Meski Sejumlah Tokoh Jadi Relawan Vaksin Nusantara, IDI Minta Tim Peneliti Ikuti Arahan BPOM

  • Whatsapp
Ilustrasi vaksin virus corona

INDOPOLITIKA.COM – Vaksin Nusantara yang dikembangkan mantan Menteri Kesahatan Terawan Agus Putranto menjalani uji klinis fase II. meski tanpa izin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sejumlah tokoh dan anggota DPR RI tercatat menjadi relawan dalam penelitian vaksin Nusantara. Seperti Aburizal Bakrie, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo dan sejumlah anggota DPR RI.

Berita Lainnya

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyarankan tim peneliti vaksin Nusantara untuk mengikuti prosedur uji klinis yang berlaku dan arahan Badan Pangawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjamin vaksin aman, berkhasiat dan bermutu.

“Ikuti prosedur uji klinis yang standar dengan mengikuti arahan BPOM sebagai otoritas yang mengawasi dan menilai proses uji klinis,” kata Ketua Umum Pengurus Besar IDI dr. Daeng Mohammad Faqih dikutip dari Antara, Kamis (15/4/2021).

Daeng menuturkan BPOM mewakili negara yang diberi amanah dan wewenang sebagai otoritas yang memberi jaminan keamanan, kualitas dan efikasi vaksin melalui proses penilaian terhadap setiap tahapan uji klinis vaksin.

“Kita harus komit mengikuti arahan BPOM sebagai otoritas yang diamanahi negara untuk memberi jaminan keamanan, kualitas dan efikasi vaksin yang akan digunakan rakyat kita,” tuturnya.

Menurut Daeng, semua penelitian obat atau vaksin harus mengikuti prosedur standar uji klinis. Semua tahapan uji klinis yakni fase 1, 2 dan 3 harus diikuti.

“Kalau fase 1 belum dinyatakan memenuhi syarat, maka peneliti seharusnya memperbaharui dan memperbaiki uji klinis fase 1. Jangan melangkah ke fase selanjutnya,” ujarnya.

Aturan dan prosedur tersebut harus ditaati bersama untuk mendapatkan jaminan keamanan, kualitas dan efikasi vaksin demi keselamatan dan keamanan penerima vaksin.

Untuk itu, Daeng mengatakan tim peneliti vaksin Nusantara seharusnya memperbaiki semua data yang dibutuhkan dan mengikuti kaidah ilmiah untuk masuk uji klinis fase 1 dan fase selanjutnya.

“Vaksin boleh digunakan kalau ada izin edar atau izin emergency use (otorisasi penggunaan darurat) dari otoritas BPOM. Kalau belum ada, tidak bisa dan tidak boleh digunakan,” ujarnya. [rif]

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *