Internasional

Meski Sukses, Diplomasi Haji Masih Perlu Diperkuat

Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel (kanan) bersama dengan Pangeran Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. (Foto: KBRI Riyadh).

Riyadh: Pelaksanaan Haji tahun 2018 oleh Pemerintah Indonesia dapat dikatakan sukses. Tetapi masih ada perbaikan yang diperlukan.
 
Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel menyatakan bahwa masih diperlukan perbaikan-perbaikan di beberapa lini. Salah satu yang menjadi tugas utama Dubes adalah penguatan diplomasi haji yang harus melakukan komunikasi intensif dengan beberapa kementerian dan lembaga di Arab Saudi.
 
Di Arab Saudi, pelaksanaan Ibadah Haji tidak hanya merupakan ranah Kementerian Haji dan Umrah  saja, akan tetapi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Urusan Perkotaan dan Pedesaan, Kementerian Transportasi, Kementerian Komunikasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Infrastruktur, Kementerian Air dan Listrik, Badan Aviasi Saudi GACA dan sebagainya.
 
"KBRI harus bisa melakukan komunikasi dengan semua kementerian dan lembaga Arab Saudi ini demi kelancaran dan kenyamanan semua jamaah haji Indonesia," ujar Dubes Agus, dalam keterangan tertulis KBRI Riyadh, yang diterima Medcom.id, Selasa 2 Oktober 2018.
 
Penting dan strategisnya kementerian-kementerian tersebut, maka di setiap selesai pelaksanaan ibadah haji yaitu paling lambat pada 16 Dzul Hijjah, ucapan penghormatan dan penghargaan tinggi dikirim kepada Raja Salman, Putra Mahkota Mohammed Bin Salman dan semua Menteri terkait serta Gubernur Makkah dan Madinah.
 
"Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga 'silaturrahim diplomatik' yang manfaatnya bisa dirasakan oleh Indonesia sebagai negara pengguna terbesar fasilitas haji yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi," jelasnya.
 
Terkait dengan rencana penambahan kuota haji untuk Indonesia, diplomat yang juga menjabat sebagai Wakil Tetap RI untuk Organisasi Kerja sama Islam (OKI) ini memanfaatkan jalur dan jaringan di  Negeri Petrodolar untuk usaha tersebut. Upaya dimulai dengan mengirim surat diplomatik ke Khadimul Haramain Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dan juga Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.
 
Pendekatan juga dilakukan kepada para Pangeran-pangeran yang dekat Raja seperti Pangeran Sultan bin Salman yang merupakan putra tertua Raja Salman.
 
Terkait dengan kuota haji, Dubes Maftuh menjelaskan "Lembaga yang paling memiliki otoritas kuota haji ini adalah Diwan Malaki (Royal Court / atau semacam Sekretariat Negara) yang menerima 'al-Amru as-Sami' atau Perintah Raja. Dari Diwan Malaki ini kemudian diturunkan ke Menteri Negara Urusan Luar Negeri dan kemudian dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Biasanya setelah kebijakan sudah sampai ke Menteri Negara Urusan Luar Negeri baru Dubes dipanggil untuk diberikan short brief," jelas Dubes Agus.
 
Dubes yang sempat dijadwalkan menghadiri  Evaluasi Penyelenggaraan Haji yang diadakan di Hotel Merlynn Park Jakarta Pusat siang ini, 2 Oktober 2018, menegaskan akan selalu membangun komunikasi dengan Kementerian Agama RI terkait dengan diplomasi haji ini agar Indonesia selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan ibadah haji.
 
Terbitnya Dekrit Raja Salman yang menetapkan Indonesia sebagai 'Tamu Kehormatan' dalam festival budaya terbesar di Timur Tengah yang disebut Festival Janadiriyah, juga akan dimanfaatkan oleh KBRI Riyadh untuk penguatan diplomasi haji.

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close