Pemerintahan

Moeldoko di Sespim Polri: Kawal Konstitusi Agar Tidak Terjadi Anarki

BANDUNG  – Inti dari democratic policing adalah berkolaborasi. Bagaimana kepolisian berkolaborasi dengan semua pihak. Sehingga tugas-tugas menjadi lebih ringan dan masyarakat bisa merasakannya.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam Seminar Sekolah Sespimmen Sespim Polri Dikreg ke-58 Tahun 2018 di Lembang, Senin, 15 Oktober 2018.

Seminar yang bertema ‘Implementasi Konsep Democratic Policing Guna Meningkatkan Partisipasi Publik Pada Pemilu 2019’ ini juga menghadirkan dua nara sumber kompeten, yakni Prof. Dr. Hermawan Sulistyo dan Prof. Dr. Ermaya Suradinata.

Berbicara di depan 421 peserta dan tamu undangan, Moeldoko mengingatkan tugas yang diemban polisi perlu mempertimbangkan beberapa hal diantaranya
hak asasi manusia dan elemen sosial kemasyarakatan atau local wisdom. “Di mana kita bertugas di situ local wisdom harus menjadi atensi,” tandasnya.

Menyinggung soal proses demokrasi, lulusan terbaik Akabri tahun 1981 ini menilai demokrasi sudah berjalan cukup baik. Salah satu buktinya adalah partisipasi publik saat pilkada serentak 2018. Yakni sebesar 73,24 persen dari total 152 juta pemilih.

Selain itu juga terjadi penurunan pada gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Jika pada 2016 ada 152 gugatan perselisihan, maka pada 2018 hanya ada 71 gugatan. “Angka-angka di atas adalah riil. Tentu ini berkat kerja keras kepolisian, dibantu TNI, dan seluruh komponen masyarakat,” ungkapnya.

le14Oleh karena itu, Moeldoko berpesan agar konstitusi betul-betul dikawal. “Anda semua yang mengawal. Kalau Anda tidak bijak mengawal konstitusi dengan baik, maka jangan salahkan anarkis akan mudah terjadi di Indonesia. Kalau Anda sebagai pengawal konstitusi lemah, maka demokrasi tidak berjalan dengan baik,” tegasnya.

Itulah sebabnya, aparat kepolisian perlu mengembangkan cara-cara berkomunikasi secara efektif. Menurut, alumnus S3 Universitas Indonesia tahun 2014 ini, kini komunikasi tidak bisa didominasi oleh para pejabat.

le16Komunikasi perlu mengakomodasi berbagai pihak. Salah satu hal penting adalah menyampaikan sebuah peristiwa secara jujur. “Kita jangan menggunakan cara-cara lama untuk berkomunikasi. Itu sudah tidak efektif,” tegasnya.

Kepala Staf Kepresidenan juga menyinggung soal perubahan konsep keamanan. Di mana keamanan dulu dimaknai sebagai keamanan teritorial, namun kini lebih pada human security. Sebuah konsep yang lebih luas, menyangkut kebebasan dari rasa takut, kebebasan berpolitik, kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Dalam pandangan Moeldoko, di era digital ini, ancaman yang perlu diwaspadai adalah hoax. Ancaman ini berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Data-data tahun 2016 memperlihatkan 91,80 persen hoax terkait dengan sosial politik dan 88,60 persen seputar sara.

Kepala Staf berharap persoalan hoax menjadi perhatian serius. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang dimotori oleh Kantor Staf Presiden. Caranya dengan menguatkan narasi lewat narasi positif, membuat berita yang positif, dan menyampaikan capaian pemerintah.

Dalam kaitan ini, Moeldoko berharap, agar teman-teman kepolisian yang akan berada di daerah dan memimpin di tengah masyarakat melakukan edukasi yang positif. Agar masyarakat bisa memahami ancaman tersebut dan mempunyai kewaspadaan yang sama.

Menjawab pertanyaan peserta soal gejolak kurs dan pengaruhnya pada masyarakat. Moeldoko menjelaskan, pemerintah berusaha keras agar kenaikan harga, terutama kebutuhan pokok rakyat terus dijaga agar tidak naik.

Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, pemerintah telah memberikan bantuan berbagai kartu. Kartu Indonesia Sehat untuk pelayanan dasar kesehatan. Kartu Indonesia Pintar untuk mengakses pendidikan dasar hingga menengah. Serta kartu Program Keluarga Harapan untuk membantu kebutuhan sehari-hari, termasuk beras dan telur.le5

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close