Moeldoko: Tak Ada Dualisme Pimpinan TNI, Jabatan Wapang Untuk Hindari Kevakuman

  • Whatsapp
Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko

INDOPOLITIKA.COM- Keputusan Presiden Jokowi menghidupkan kembali jabatan wakil panglima (wapang) TNI memunculkan spekulasi hanya sekadar mengakomodasi perwira-perwira tinggi TNI agar bisa duduk di pimpinan tertinggi TNI. Spekulasi ini dibantah langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan yang juga mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko.

“Enggak, sekali lagi bahwa apa yang terjadi sekarang itu sudah melalui kajian waktu zaman saya panglima, jadi bukan kebutuhan praktis,” ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Baca Juga:

Beberapa tahun lalu Moeldoko memang sempat mengusulkan agar jabatan wakil panglima TNI dihidupkan kembali. Dan usulan tersebut diterima oleh Presiden Jokowi.

Selain jabatan wakil panglima TNI, usulan Moeldoko lainnya yang diakomodasi adalah pembentukan satuan Komando Operasi Khusus atau Koopssus TNI.

“Waktu itu saya endorse (saat menjabat panglima TNI). Ada tiga hal yang sudah bisa direalisasikan,” tuturnya.

Ditanya adakah kemungkinan jabatan Wakil Panglima TNI itu akan memunculkan dualisme kepemimpinan di tubuh TNI? Moeldoko langsung mambantahnya.

“Di tentara enggak ada dualisme. Kalau enggak beres, tetap yang salah di bawah. Apalagi kalo sudah tentara dikatakan insubordinasi, pidana, kalau dikatakan tidak loyal, mati itu kariernya,” kata Moeldoko

Moeldoko menjelaskan bahwa wakil panglima TNI nantinya akan membantu tugas-tugas panglima TNI. Ia menyebut panglima TNI kerap melakukan pertemuan dengan panglima tentara negara sahabat. Sehingga wakil panglima akan menjadi pelaksana ketika panglima TNI ke luar negeri.

“Dengan pertimbangan pertimbangan itu, waktu itu saya sampaikan perlunya ada wakil panglima. Sehingga, kalau ada kevakuman atau panglima pergi tidak perlu membuat surat,” tuturnya.

Moeldoko menyebut selama ini, saat panglima TNI akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri selalu membuat surat tugas untuk menunjuk salah satu kepala staf angkatan. Setelah ada wakil panglima TNI, hal itu tak perlu dilakukan lagi.

“Itu pertimbangan pertimbangannya sangat teknikal, sangat organisatoris. Tidak ada pertimbangan politik, tidak ada pertimbangan lain-lain,” ujarnya.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *