Hukum

MS Kaban: Keluarga DL Sitorus Harus Segera Serahkan Lahan Register 40 di Padang Lawas Ke Pemerintah

Keluarga DL Sitorus harus taat kepada hukum dan segera menyerahkan lahan 47.000 hektar di kawasan Hutan Register 40 di Padang Lawas (Palas) yang mereka kuasai kepada negara. 10 tahun sudah lahan itu dikuasai secara ilegal, sehingga hasil dari perkebunan di lahan Register 40 dapat dikatagorikan korupsi.

“Kondisi dan status lahan tersebut, mendorong Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar terus berkordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Mantan Menteri Kehutanan RI MS Kaban, Kamis (10/5).

Menurut MS Kaban, DL Sitorus telah divonis bersalah sejak 2007 sampai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 2642 K/Pid/2006 tertanggal 12 Februari 2007. Lalu, Peninjauan Kembali Nomor 39 PK/Pid/2007 tertanggal 16 Juni 2008.

DL Sitorus dihukum 8 tahun penjara, denda Rp5 miliar. “Artinya, lahan 47.000 Hektar yang dikuasai keluarga DL Sitorus tersebut tinggal dieksekusi, karena status hukumnya sudah jelas dan negara tidak boleh kalah dengan pengusaha,” tandasnya.

Menurut MS Kaban, lahan negara yang dikuasai keluarga DL Sitorus dengan cara ilegal tersebut adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum, dan hasil perkebunan dilahan ilegal tersebut tergolong hasil korupsi karena menguasaan lahannya dilakukan secara ilegal.

“Hasil perkebunan ilegal tersebut sangat luar biasa, bayangkan ada berapa triliun kerugian negara setiap tahunnya akibat penguasaan lahan tersebut. Andai 47.000 hektar lahan perkebunan kelapa sawit bisa menghasilkan 47 ribu ton kelapa sawit, lalu dikali Rp1.600 sebagai penghasilan sebulan, bayangkan berapa hasilnya,” tandasnya.

Katanya, banyak faktor mengapa lahan tersebut sampai sekarang belum dieksekusi. Antara lain, besarnya keuntungan hasil perkebunan ilegal tersebut, membuat banyak pihak bermain di dalamnya. Itulah mengapa Siti Nurbaya Bakar berkordinasi dengan KPK, agar KPK membantu mengeksekusinya.

“Jika ini dibiarkan terus menerus berlarut, maka akan semakin merajalela orang untuk merambah hutan,” tandasnya. Saat disinggung soal pencalonan Sihar Sitorus sebagai Wakil Gubernur Sumut dengan jargon perubahan, MS Kaban menilai, bagaimana kita mau cerita perubahan, jika kita masih tidak mau tertib, patuh dan taat akan hukum.

Kalau serius ingin membuat Sumut berubah, harusnya 47.000 hektar itu dikembalikan ke negara dan bayar kerugian negara akibat penguasaan hutan yang dilakukan selama 10 tahun pasca inkrahnya putusan di MA.

“Kita harus jujur dulu dalam diri kita tentang arti perubahan, jika kita belum bisa berubah untuk lebih taat hukum, maka perubahan yang seperti apa lagi yang dimaksud. Kalau visi misi mungkin bisa saja dinilai sebagai bentuk perubahan, tapi fakta buruk itukan susah untuk diubah menjadi bersih dan transparan jika tidak dimulai dengan niat yang baik,” tandasnya. (wp)

Tags

Artikel Terkait

Close
Close