MUI DKI Bentuk Cyber Army Bela Anies, PKB Tuding Gara-gara Dapat Dana Hibah Rp10,6 M

INDOPOLITIKA.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membentuk tim siber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekjen PKB Luqman Hakim menuding langkah itu dilakukan MUI DKI sebagai bentuk rasa terimakasih karena sudah mendapat dana hibah dari Pemprov DKI senilai Rp 10,6 miliar.

Bacaan Lainnya

“Mengapa MUI membabi buta menyediakan diri menjadi tunggangan Anies Baswedan? Tentu tidak lepas dari bantuan yang diterima MUI dari APBD Provinsi DKI Jakarta,” kata Luqman kepada wartawan, Sabtu (20/11/2021).

“Sungguh sangat disayangkan hanya karena mendapat bantuan dari APBD, MUI ditempatkan sebagai subordinat kepentingan politik perorangan, yakni Anies Baswedan. Tak tahukah wahai MUI, bahwa sesungguhnya APBD itu duitnya milik rakyat, bukan milik Gubernur?” sambungnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR itu beranggapan cyber army yang dibentuk MUI itu berlebihan. Dia menganggap MUI menjadi tunggangan demi kepentingan politik Anies.

“Pembentukan cyber army oleh MUI untuk melindungi Anies Baswedan dan ulama, menurut saya berlebihan, tidak proporsional dan membuat MUI menjadi kuda tunggangan untuk kepentingan politik Anies Baswedan. Sungguh ini merendahkan harkat dan martabat organisasi MUI itu sendiri,” kata Luqman.

Luqman menyebut cyber army itu ditujukan untuk melindungi Anies, bukan melindungi ulama. Dia menyayangkan MUI lebih mementingkan Anies dibandingkan masyarakat

“Saya melihat, pembentukan cyber army MUI sesungguhnya lebih ingin menunjukkan keberpihakannya kepada Anies Baswedan. Kalaupun mereka bilang untuk melindungi ulama, itu hanyalah upaya politisasi ulama untuk kepentingan Anies Baswedan,” ujarnya.

“Seharusnya MUI lebih menunjukkan pemihakan terhadap kepentingan rakyat, bukan penguasa. Menyedihkan!,” tambahnya.

Dia juga menyayangkan pembentukan cyber army oleh MUI DKI diumumkan di tengah pengurusnya ditangkap karena diduga terlibat terorisme. Yang dimaksud Luqman yakni anggota nonaktif komisi fatwa MUI Kota Bekasi, Farid Okbah dan anggota nonaktif MUI Pusat, Ahmad Zain An Najah.

“Sungguh sulit diterima akal sehat, MUI mengumumkan rencana pembentukan cyber army pada saat MUI dalam sorotan umat akibat pengurusnya ditangkap Densus 88 Antiteror karena diduga terlibat dalam tindak pidana terorisme,” katanya.

“Seharusnya MUI menjadikan penangkapan ini sebagai momentum introspeksi dan menyadari berbagai kekurangan yang perlu disempurnakan di masa depan. Bukan malah mengumumkan rencana kontroversial yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan umat dan agama Islam,” sambungnya.

Luqman menyarankan MUI DKI melakukan pemeriksaan di seluruh kepengurusannya. Dia menyebut MUI DKI juga seharusnya menggandeng BIN hingga BNPT dalam melakukan pembersihan internal.

“Upaya pembersihan ke dalam ini penting dilakukan MUI, karena keberadaan MUI di seluruh daerah, tentu tidak sepenuhnya dapat terjangkau kontrol dan pengawasan dari MUI pusat. Jika ikhtiar bersih-bersih ke dalam ini tidak dilakukan MUI dan kelak ada lagi pengurus MUI yang ditangkap Densus 88 Antiteror karena terlibat jaringan teroris, maka jangan salahkan umat jika makin mengidentikkan MUI sebagai sarang teroris,” pungkasnya.[fed]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.