MUI Mewanti-Wanti Sertifikasi Pernikahan Jangan Sampai Bikin Orang Takut Menikah

  • Whatsapp
Sekjen MUI Anwar Abbas

INDOPOLITIKA.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi gagasan Menko PMK Muhadjir Effendy yang akan mewajibkan sertifikat nikah bagi pasangan yang hendak menikah. Namun MUI meminta pemerintah memikirkan secara serius mengenai implementasi gagasan tersebut agar tidak terkesan membebani warga.

“MUI kalau itu baik, tidak bertentangan dengan agama dan syariat Islam, MUI dukung. Nah (kebijakan red.) ini kita baca juga ternyata baik. Malahan sesuai dengan ajaran-ajaran agama dan ilmu. Hidup berumah tangga itu membutuhkan ilmu,” ujar Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas sebagaimana dilansir dari CNN, Kamis (14/11/2019).

Muat Lebih

Namun demikian, Anwar mengingatkan pelaksanaan sertifikasi ini nantinya tidak memberatkan masyarakat.

“Pemerintah harus memastikan ini tidak memberatkan. Saya takutnya orang-orang malah jadi takut kawin, dan akhirnya malah berhubungan di luar nikah,” tambahnya.

Anwar menyebut masih banyak orang yang belum mengerti kewajiban maupun haknya sebagai suami dan istri bahkan setelah menikah. Contohnya, kata dia, soal kewajiban suami memberikan dua bentuk nafkah, yaitu nafkah untuk keluarga dan nafkah khusus untuk istri.

“Saya lihat banyak orang Islam yang enggak tahu. Banyak suami yang enggak tahu bahwa ia wajib menafkahi istri. Dan juga banyak istri yang juga enggak tahu haknya. Itu hak dia,” jelas Anwar.

Dalam ranah agama, Anwar pun mengingatkan bahwa rumah tangga masa depan harus mempersiapkan dunia dan akhirat sekaligus. Pasangan yang ingin menikah pun harus memahami ajaran agama dengan baik sebelum berumah tangga.

“Suami harus bisa jadi imam bagi istri dan anak-anaknya. Diperiksa kemampuan dia membaca Al-Quran kalau dia muslim. Kalau enggak bisa, ya diajari biar siap,” ujar Anwar.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mewacanakan kewajiban bagi pasangan yang akan menikah untuk menjalani sertifikasi perkawinan.

Program ini rencananya akan mulai diterapkan pada 2020 di seluruh Indonesia dan berlaku untuk semua pasangan. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *