INDOPOLITIKA – Mulai tahun 2026, Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak akan lagi menerima dana untuk pembelian pulsa maupun paket data. Hal ini dikarenakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi menghapus satuan biaya untuk paket data dan komunikasi dalam Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026.
Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan untuk Tahun Anggaran 2026, yang telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 14 Mei 2025 dan resmi diundangkan pada 20 Mei 2025.
Direktur Sistem Penganggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Lisbon Sirait, menjelaskan bahwa biaya untuk paket data dan komunikasi merupakan salah satu dari beberapa satuan biaya dalam SBM 2026 yang dihapus atau dikurangi.
“Kebijakan standar biaya yang diterapkan pada 2026 sejalan dengan upaya efisiensi anggaran pemerintah akhir-akhir ini. Ada beberapa perubahan signifikan dalam satuan biaya tahun ini,” ujar Lisbon dalam Media Briefing ‘Kebijakan SBM TA 2026’ di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Selasa, (3/6/2025).
Ia menambahkan, “Penghapusan biaya komunikasi ini sebelumnya diterapkan untuk mendukung kebutuhan komunikasi daring selama pandemi COVID-19, seperti rapat online. Namun, kini biaya tersebut dihapus karena dianggap tidak lagi relevan.”
Sesuai PMK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025, sampai tahun ini PNS masih menerima satuan biaya tersebut setiap bulan.(Hny)
Tinggalkan Balasan