Daerah

Mustofa Widjaja: Persekusi Tidak Bisa Dibenarkan Karena Bertentangan dengan Hukum

Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau (Kepri) Mustofa Widjaja mengajak masyarakat untuk tidak melakukan persekusi yang akhir-akhir ini kerap terjadi di Indonesia.

“Bagaimanapun, persekusi itu tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan hukum. Indonesia adalah negara hukum, ada norma yang mengatur,” kata Mustofa Widjaja saat diskusi santai dengan sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) di kawasan Batam, Jum’at (14/9/2018).

Menurut Mantan Kepala BP Batam ini, persekusi mengancam kebebasan berpendapat dan berdemokrasi di Indonesia. Padahal, lanjut Mustofa, kebebasan berpendapat sudah jelas-jelas diatur dalam undang-undang.

“Main hakim sendiri itu kan sudah tidak benar. Coba bayangkan, seseorang ditetapkan bersalah tanpa melalui proses hukum, mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, ini sangat berbahaya,” tegas Mustofa.

Mustofa juga menyinggung pergesekan antara para pendukung capres dan cawapres 2019 yang mulai tampak. Pembina Forum Kepri Bersatu (FKB) ini menjelaskan, seharusnya meskipun pandangan dan pilihan politik berbeda, tindakan intimidasi dan persekusi tidak boleh dilakukan.

“Itu adalah perilaku anti demokrasi yang tidak siap dengan perbedaan dan tidak memiliki kemampuan untuk berkompetisi secara sehat dan cerdas,” beber Mustofa.

Menutup diskusi, Mustofa mengajak kepada semua pihak untuk menjaga agar Pemilu 2019 nanti tetap aman, sejuk dan damai.

“Mari sambut pesta demokrasi lima tahun sekali ini dengan riang gembira, stop lah ujaran-ujaran kebencian dan penyebaran hoaks. Kalaupun mau beradu, harus beradu ide, gagasan, dan pemikiran,” pungkasnya. (ind)

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close