Internasional

Myanmar Tak Bisa Berlindung dari Alasan Kompleksitas Isu Rohingya

Pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh (Foto: AFP).

Jakarta: Tim Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa waktu lalu mengeluarkan hasil penyelidikan yang menyebutkan terjadi genosida terhadap etnis Rohingya, dilakukan oleh petinggi militer Myanmar.
 
Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang sudah berada di Myanmar dan Bangladesh pada saat lingkaran kekerasan terjadi di Rakhine State pada tahun 2016.

Baca juga: Dugaan Genosida Rohingya, PBB Minta Aung San Suu Kyi Mundur.

 Indonesia juga merupakan negara yang sangat aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan Internasional yang memiliki perhatian terhadap tragedi kemanusiaan di Rakhine State, termasuk almarhum Kofi Annan dan Sekjen PBB.
 
Pesan Indonesia kepada Pemerintah Myanmar sangat jelas. Indonesia telah mengusulkan formula 4+1 kepada Pemerintah Myanmar, yaitu:
 
1.Pentingnya segera diciptakan stabilitas dan keamanan.
2. Menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan.
3. Perlindungan terhadap semua orang, tanpa melihat latar belakang etnik dan agama.
4. Akses terhadap bantuan kemanusian, serta +1, Implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan.
 
"Pesan tersebut sangatlah jelas. Indonesia berkeyakinan, jika elemen dari Formula 4+1 dijalankan, maka tragedi kemanusiaan dapat ditangani dan kondisi Rakhine State semakin baik," pernyataan Kementerian Luar Negeri RI, yang dikutip oleh Medcom.id, Jumat 31 Agustus 2018.
 
Selain itu, Indonesia telah mencoba memainkan peran sebagai 'bridge builder'. Indonesia juga mencoba berkontribusi dalam penanganan krisis kemanusian, dengan berbagai bantuan baik ke Myanmar maupun ke Bangladesh.
 
Setelah lebih satu tahun sejak lingkaran kekerasan pertama terjadi, tidak banyak kemajuan yang dicapai di Rakhine State.
 
"Semua pihak memahami kompleksitas isu dan proses reformasi yang masih berlangsung di Myanmar. Namun demikian, kompleksitas isu tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membiarkan krisis terus berlangsung," imbuh pernyaatn itu.
 
Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia semua masyarakat di Rakhine State, termasuk minoritas Muslim, adalah tanggung jawab Pemerintah dan harus ditegakan secara konsisten dan inklusif. Untuk itu, diperlukan komitmen politik yang kuat dari Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan masalah.
 
Berbagai MOU dan pembentukan Komite/Komisi tidak akan membantu memperbaiki situasi apabila tidak terdapat komitmen dan tekad kuat untuk menjalankannya.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Tetap Bungkam atas Laporan Genosida Rohingya.

Krisis kemanusiaan yang berawal dari Rakhine State telah berdampak pada kawasan. Ratusan ribu pengungsi meninggalkan Rakhine State menuju Bangladesh. Sebagian diantaranya mencari kehidupan ke negara lain di kawasan.
 
Sudah saatnya bagi Pemerintah Myanmar untuk bersungguh-sungguh mengimplementasi semua komitmen yang sudah dibuat dan menindaklanjuti berbagai rekomendasi dan temuan komisi yang dibentuknya dan masyarakat internasional.

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close