Internasional

Myanmar Tolak Tuduhan Lakukan Genosida Terhadap Rohingya

Pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh (Foto: AFP).

Yangon: Myanmar menolak hasil penyelidikan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai tuduhan genosida oleh militernya terhadap Rohingya.
 
Baca juga: PBB Sebut Militer Myanmar Bertanggung Jawab atas Genosida di Rakhine.
 
"Kami tidak mengizinkan FFM (Misi Pencarian Fakta PBB) untuk masuk ke Myanmar, itu sebabnya kami tidak setuju dan menerima resolusi yang dibuat oleh Dewan Hak Asasi Manusia," kata Juru Bicara Pemerintah Myanmar, Zaw Htay dilansir dari surat kabar Global New Light of Myanmar, yang dikutip AFP, Rabu 29 Agustus 2018.
 
Laporan yang dilakukan penyelidik PBB meminta Dewan Keamanan PBB untuk merujuk situasi Myanmar ke Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag atau membuat pengadilan pidana internasional ad hoc seperti yang dilakukan bekas Yugoslavia.
 
Misi pencarian fakta yang didukung PBB menyatakan bahwa  "jenderal-jenderal militer Myanmar, termasuk Panglima Tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing, harus diselidiki dan dituntut atas genosida yang terjadi di utara Negara Bagian Rakhine."
 
Sekitar 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri dari utara negara bagian Rakhine ke Bangladesh setelah Myanmar melancarkan tindakan yang kejam pada Agustus tahun lalu atas para pemberontak di tengah-tengah isu pembakaran, pembunuhan dan perkosaan di tangan tentara dan sekelompok warga di negara yang sebagian besar beragama Buddha.
 
Beberapa negara termasuk Amerika Serikat (AS) menyebutkan bahwa para pemimpin militer Myanmar dituduh mendalangi aksi penindasan terhadap kaum minoritas Rohingya dan diharapkan untuk dibawa ke hadapan pengadilan internasional.
 
"Fakta-fakta mengenai pemusnahan kelompok etnis Rohingya harus dikatan, dan mereka harus didengar," kata Nikki Haley, duta besar AS untuk PBB pada hari Selasa, 28 Agustus 2018.
 
Dalam 20 halaman terakhir di laporan tim pencari fakta, disebutkan bahwa ada informasi yang cukup untuk menjamin penyelidikan dan penuntutan terhadap militer Myanmar.
 
Selain itu, ada pula kasus pembunuhan terhadap 20 orang Rohingya di desa pesisir Inn Din yang merujuk pada pertanggungjawaban militer Myanmar.
 
Laporan itu juga menyebutkan bahwa Aung San Suu Kyi, tidak menggunakan posisinya sebagai pemimpin de facto Myanmar untuk menghentikan atau mencegah genosida tersebut.
 
Sudah setahun sejak Rohingya meninggalkan Rakhine, kini hampir satu juta Rohingya mengungsi ke Cox's Bazar dan Kutupalong, yang terletak di perbatasan Myanmar-Bangladesh. (Khalisha Firsada)

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close