Nah lho, Aceng Fikri Ancam Perkarakan Walikota & Kasatpol PP Bandung

  • Whatsapp
Aceng Fikri bersama Sri E Rahayu

INDOPOLITIKA- Sakit hati diperlakukan semena-mena saat dirazia oleh Satpol PP Kota Bandung pada Kamis (22/08/2019) malam lalu, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang juga mantan Bupati Garut Aceng Aceng Fikri berniat memperkarakan Satpol PP Kota Bandung.

Saat dirazia Aceng Fikri merasa dirugikan oleh Satpol PP Kota Bandung, karena tidak diberi kesempatan untuk memberi penjelasan, saat kamar tempatnya menginap di salah satu hotel di Garut didatangi Satpol PP.

Baca Juga:

“Saya di sana itu bersama istri sah saya yang baru saya nikahi 9 April 2019 lalu. Mereka (Satpol PP) tanpa banyak bicara, meminta saya untuk masuk ke dalam mobil mereka,” kata Aceng saat ditemui wartawan, di rumahnya di Garut.

Padahal saat itu, diceritakan Aceng, dirinya berusaha untuk menunjukan bukti-bukti pernikahannya dengan menunjukan foto-foto pernikahan dan buku nikahnya yang ada di ponselnya. Bahkan ponselnya pun ikut ditahan beserta kartu identitasnya.

“Padahal tinggal buka Google dan ketik nama Siti Elina Rahayu, pasti tahu itu istri saya, tapi tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan,” kata dia.

Menurut Aceng, meski dirinya berusaha menjelaskan, saat itu petugas Satpol PP Kota Bandung malah menyuruh dirinya menjelaskan semuanya di kantor Satpol PP Kota Bandung. Hal ini, menurut Aceng, menunjukan Satpol PP tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah. Atas tindakan itu, Aceng, istrinya beserta keluarga besarnya merasa dirugikan. Bahkan, menurut Aceng, istrinya saat ini masih trauma, lantaran saat peristiwa itu sempat digeledah.

“Istri saya dibawa ke WC oleh Satpol PP terus digeledah seluruh tubuhnya. Seharusnya dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP memiliki standar operasional prosedur (SOP). Salah satunya adalah tidak boleh memaksa dan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” tansanya.

Rencananya, Aceng akan menempuh langkah hukum kepada Walikota Bandung dan juga Kasatpol PP Kota Bandung. Dia juga akan melaporkan masalah tersebut kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *