Nama Mantan Menag Lukman Hakim Disebut Lagi Di Persidangan Kasus Rommy

  • Whatsapp
Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang menjadi terdakwa dalam kasus suap saat mendengarkan keterangan para saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (30/10/2019).

INDOPOLITIKA.COM- Mantan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Ahmadi, menjadi saksi untuk terdakwa mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy yang didakwa menerima suap dalam kasus jual-beli jabatan di Kemenag.

Ahmadi mengungkapkan dirinya mendapat perintah dari Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan yang diperintahkan oleh Ketua Umum PPP saat itu Romahurmuziy (Rommy) melalui Menaga Lukman Hakim untuk meloloskan Plt Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur Haris Hasanudin sebaga pejabat denitif.

Baca Juga:

“Saya mendapat perintah dari Pak Sekjen Nur Kholis. Pesannya dari Pak Sekjen, Pak Sekjen dari Pak Menteri, Pak Menteri dari Pak Rommy,” kata Ahmadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (31/10/2019).

Mendengar keterangan itu Ketua Majelis Hakim Fashal Hendri langsung mendalami. “Tahu dari mana ada perintah itu?” tanya Hakim Fashal.

“Dari Pak Sekjen menyampaikan ke saya setelah selesai seleksi administrasi,” jawab Ahmadi.

“Berapa kali Sekjen ngomong begitu?” cecar Hakim Fashal lagi.

“Iya harus diloloskan intinya, secara prosedural seleksi berjalan tapi lalu ada pesan seperti itu,” jawab Ahmadi.

Mendengar keterangan itu Hakim Ahmadi geleng-geleng kepala.  “Saya bingung kok Kementerian Agama seperti ini? Apa tidak malu Bapak sebagai bekas kepala biro, artinya seleksi dilakukan kalau sudah ada orang yang disetting seperti itu?” ungkap hakim Fashal.

Dalam seleksi saat itu akhirnya Haris Hasanudin lolos sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Padahal berdasarkan aturan Haris tidak layak lolos, karena Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengirim surat ke Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengenai adanya ketidaksesuaian persyaratan seleksi administrasi.

Dalam surat tersebut, KASN menyebutkan Haris pernah mendapat hukuman disiplin pada 2015. Karena syarat untuk menjadi pejabat tinggi adalah tidak pernah dijatuhi sanski hukuman disiplin sedang atau berat selama lima tahun terakhir.

Haris dalam proses seleksi juga diketahui tidak cukup poin untuk penilaian makalah dan wawancara karena hanya mendapat nilai 60,3. Namun Sekjen Nur Kholis meminta panitia seleksi mengubah nilai Haris tersebut. Perubahan skor itu yang menyebabkan Haris masuk ke urutan nomor tiga di bawah Khusnul Ridho dan Muhammad Amin Mahfud.

Terkait perkara ini, Haris Hasanudin sudah divonis bersalah dan dijatuhi vonis 2 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti bersalah menyuap Rommy.

Dalam kasus ini Rommy didakwa menerima suap bersama-sama dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebesar Rp 325 juta dari Haris dan Rp 91,4 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi terkait pengangkatan keduanya dalam jabatan masing-masing.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *