Nasib Aktivasi Jabatan Sofyan Basyir Sebagai Dirut PLN Ditangan Jokowi Cs

  • Whatsapp
Mantan Dirut PT PLN Sofyan Basyir saat bersama Presiden Jokowi di sebuah kesempatan.

INDOPOLITIKA.COM- Setelah divonis bebas dari semua dakwaan jaksa KPK, muncul wacana untuk mengaktifkan kembali posisi Sofyan Basir sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero).

Menanggapi wacana tersebut Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, belum bisa memastikan apakah Sofyan Basir akan bisa kembali memimpin PLN atau tidak pasca divonis bebas.

Baca Juga:

“Saya sudah mendengar mengenai vonis bebas Pak Sofyan. Kita semua menghormati proses hukum dan hasil dari setiap persidangan. Dengan itu tentunya nama Pak Sofyan terehabilitasi dengan sendirinya. Namun apakah Pak Sofyan akan kembali memimpin PLN? Hal itu tergantung kepada keputusan TPA (Tim Penilai Akhir). Karena penentuan Direksi PLN harus melalui TPA,” kata Erick di Jakarta, Senin (04/11/2019).

Sekadar mengingatkan,  saat dijerat kasus korupsi di KPK, Sofyan Basir dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Dirut PT PLN (Persero) pada April 2019 lalu.

Terkait siapa saja yang duduk sebagai TPA. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2004, posisi TPA diketuai oleh Presiden. Wakil ketua dipegang Wakil Presiden. Semenatra sekretaris ditempati Sekretaris Kabinet dengan anggota Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.

Seperti diberitakan, Sofyan divonis bebas pada Senin (4/11). Majelis hakim menilai, jaksa tidak bisa membuktikan bahwa Sofyan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama maupun kedua dari Pasal 12 Huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 Ayat (2) KUHP sebagaimana diubah UU Nomor 20/2001

Sofyan dinilai tidak terbukti mengetahui kesepakatan penerimaan fee dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd. Johannes Budisutrinso Kotjo dari CHEC Ltd sebesar 2,5 persen atau sejumlah 25 juta dolar AS yang akan diberikan kepada sejumlah pihak.

Terkait penerimaan uang sejumlah Rp 4,75 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham, Sofyan dinilai hakim juga tidak mengetahui.

Penerimaan uang tersebut dinilai tidak berhubungan dengan penandatanganan kesepakatan IPP PLTU MT Riau-1.  Pengesahan proyek tersebut oleh Sofyan dinilai oleh majelis hakim sudah sesuai dengan ketentuan presiden tentang infrakstruktur dan ketenagalistrikan.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *